Konsekuensi Politik Yang Harus Dihadapi Jokowi Apabila Ahok Dikorbankan

Konsekuensi Politik Yang Harus Dihadapi Jokowi Apabila Ahok Dikorbankan

loading...

Analis politik dalam dan luar negeri, profesional maupun awam dengan jelas sepakat bahwa kasus Ahok bukanlah kasus hukum murni. Muatan politik kasus Ahok secara nyata terbaca. Entah ikut bermain atau tidak, Anies-Sandi dan Agus-Sylvi terlihat “menikmati” kondisi politik Ahok ini. Dan sebagai lawan politik, mereka tidak punya kewajiban untuk menolong Ahok. Jadi sah-sah saja.

Pembicaraan apakah Ahok akan dikorbankan menjadi pembicaraan warung kopi, bahkan seakan dihembuskan pihak-pihak tertentu. Dan sebenarnya, yang tepat adalah Ahok “sudah dikorbankan”. Fifi Lety Indra, adik sekaligus bagian dari tim pembela Ahok, membacakan pembelaan yang disebut “Pengadilan oleh Massa” atau Trial by the Mob.

Dengan lugas Fifi menyatakan bahwa terlalu cepatnya proses Ahok karena demo 411 memperlihatkan bahwa penegak hukum tunduk kepada tekanan massa.  Kata Fifi, “Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Apakah lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tidak mau terlalu lama memegang bola panas kasus ini karena kekhawatiran pada tekanan massa” (sumber)

Bukan hanya Fifi, tapi beberapa analis dari berbagai latar belakang menyatakan secara eksplisit maupun implisit bahwa kasus Ahok adalah kasus cacat hukum, karena rekayasa politik. Coba kita perhatikan apa kata mereka:

Hendradi, Chairman dari Setara Institut, menyatakan langkah Jokowi untuk ikut bergabung bersama para pendemo bisa dianggap kalahnya hukum dari tekanan massa (sumber). Artinya, secara implisit Hendradi pun setuju bahwa kasus Ahok terjadi karena tekanan massa bukan murni hukum.

loading...

 Douglas Rampage, analis berbasis di Jakarta, dikutip New York Times mengatakan bahwa manipulasi SARA seperti kasus penistaan agama yang dialami Ahok ini telah merusak tradisi yang sudah lama dipelihata di Indonesia. Kata Douglas, “The manipulation of race and religion, such as the blasphemy charge against Ahok, in a political campaign to crush an opponent, breaks the long-held taboo against using these issues brazenly to gain political advantage” 

 Lebih jauh, Aaron Connely dari East Asia Program dari Sydney Lowey Institute mengatakan bahwa sudah jelas Ahok tidak melakukan penistaan agama. Informasi yang salah diberikan melalui video suntingan (Budi Yani). Kata Aaron, “Blasphemy is a serious crime — the unusual thing about this case is that it’s very clear now that Ahok did not commit blasphemy … it was misportrayed in the video that was put online and transcribed as Ahok saying that the Quran was wrong”

Jadi Ahok sebagai korban politisasi hukum sebenarnya sudah terjadi. Tapi proses sudah bergulir, Jokowi atau siapapun secara langsung tidak bisa mempengaruhi 5 hakim yang sekarang ini menjadi penentu nasib Ahok, dan masa depan Indonesia. Mengapa masa depan Indonesia ikut menjadi resiko? Berikut logikanya.

Suka atau tidak, setuju atau tidak, Ahok sudah menjadi simbol perubahan, pluralisme, dan kebhinekaan. Ini yang sangat “menjengkelkan” lawan politik Ahok. Karena dengan melekatnya simbol itu, mengorbankan Ahok dapat diartikan menolak kebhinekaan.

Sebab itu, resiko kasus Ahok ini bukan hanya di Ahok, tapi di masa depan Indonesia. Sebab itu tidak heran media-media internasional semua menyoroti kasus Ahok ini. Bahkan air mata Ahok pun menjadi berita di media-media kelas satu dunia. Sebuah fenomena yang luar biasa.

Dan harus diingat juga bahwa apabila Ahok benar-benar dikalahkan hakim, Jokowi pun akan mendapatkan dampak politiknya.  Baik itu yang menang Anies-Sandi, maupun Agus-Sylvi, maka Prabowo atau SBY akan memiliki fondasi politik untuk 2019 lebih kuat.

Hampir dipastikan, semua rintisan Jokowi-Ahok sejak 2012 akan dipoles menjadi keberhasilan kubu Prabowo atau SBY. Anies, Sandi, Agus, dan Sylvi hanyalah bidak-bidak bagi Prabowo dan SBY.

Ingat, Prabowo secara implisit masih berambisi menjadi capres 2019.Sedangkan SBY memiliki kepentingan untuk kembali ke pemerintahan dan mengamankan kasus-kasus hukum Cikeas. Sehingga, bukan tidak mungkin, Prabowo-SBY akan berkolaborasi demi kepentingan bersama di 2019.

Kepentingan Prabowo-SBY ini bisa ditunggangi Tommy Soeharto yang sudah bersiap di 2019 dengan parpol barunya, Partai Karya. Apabila tiga kekuatan ini berkabung, maka posisi kutub KIH-KMP akan muncul kembali. Dan kali ini lebih dahsyat. Karena mereka akan kembali mencoba melakukan kembali mobocrazy (demokrasi dengan tekanan massa).

Tentunya Jokowi tidak semudah itu diintimidasi. Sekarang ini, Jokowi memiliki kedudukan politis sangat kuat. Tapi Jokowi tidak boleh terlena dan menganggap enteng poros baru antara KMP baru dan massa Islam radikal. Lebih baik berjaga dan menghitung semua dampaknya. Jokowi harus sudah siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi. Atau sudah ada hitungannya?

 

 

Sumber: Seword.com

ARTIKEL TERKAIT
loading...