Wiranto: Ormas Tidak Boleh Sweeping Atribut Natal Dengan Alasan Apapun

280
loading...

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa tidak dibenarkan melaksanakan Fatwa MUI terkait Atribut Natal dengan cara melakukan sweeping.

“Apapun memang sebenarnya alasan apapun tidak boleh (sweeping),” ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Wiranto menjelaskan, razia atau sweeping hanya bisa dilakukan oleh aparat keamanan tertentu dan dilakukan terhadap suatu dugaan pelanggaran hukum.

“Sebuah ormas melakukan sweeping itu kan tidak dibenarkan oleh hukum.  Sweeping itu kalau ada pelanggaran sesuatu oleh aparat keamanan yang resmi,” tutur Wiranto.

Menanggapi aksi FPI yang melakukan razia atau sweeping atribut Natal di pusat perbelanjaan di Surabaya, Wiranto mengatakan pihaknya masih mempelajarinya.

loading...

“Sedang kita garap itu, jadi kita akan melakukan suatu penelitian mempelajari itu,” ucap Wiranto.

Senada dengan Wiranto, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin juga angkat bicara soal surat edaran penggunaan atribut keagamaan yang merujuk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dia meminta saudara sebangsa dan setanah air untuk saling menghargai dan menghormati.

“Bagaimana pun juga, Indonesia ini beragam. Terdiri atas banyak agama. Harapan saya, kita bisa menghargai dan hormati sesama saudara kita sebangsa, yang karena agama yang dianutnya, kemudian mereka merayakan Natal,” kata Lukman Menag di Gedung Kemenag MH Thamrin, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Dia tidak setuju ada sweeping dilakukan. Menurutnya jika memang ada hal-hal yang berbeda atau bertolakbelakang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, lebih baik diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Intinya, pendekatan hukum harus lebih dikedepankan,” kata Lukman.

Lebih lanjut dirinya mengajak semua pihak untuk menghargai dan menghormati umat Kristen dan Katolik yang akan merayakan Natal. Sebab, hal itu sudah menjadi keyakinan agama mereka.

“Sikap saling menghormati diperlukan sebagaimana mereka juga menghormati umat Islam sat merayakan hari besarnya. Sekali lagi, jika ada hal yang bertentangan dengan hukum, biarlah aparat yang bertindak atas nama hukum. Kewajiban dan tindakan kita sebagai warga negara, harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.

loading...
SHARE