Ahok dan Pilkada DKI

Tersangka pengeroyokan Widodo, kader PDI-P di Jakarta Barat, bertambah menjadi enam orang. Tersangka pengeroyokan sebelumnya hanya dua orang, yakni Fahmi dan Irfan.

“Sebenarnya tersangka sudah enam,” kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Roycke Harry Langie saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Senin (23/1/2017).

Roycke mengatakan, dua dari enam tersangka sudah ditahan. Dua tersangka itu adalah Irfan dan satu nama lagi yang tak disebutkan. Menurut Roycke, satu orang yang ditahan itu memiliki keterkaitan dengan pengeroyokan.

Tiga tersangka lainnya tak ditahan dan satu tersangka, yakni Fahmi, masih masuk daftar pencarian orang (DPO). “(Fahmi) masih kami kejar. Mudah-mudahan minggu ini (tertangkap),” kata Roycke.

Roycke tidak mengemukakan alasan mengapa ada tersangka yang tidak ditahan.

Widodo yang merupakan salah seorang wakil ketua ranting PDI-P babak belur dikeroyok sejumlah orang di Jalan Jelambar Utama, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada 6 Januari lalu. Menurut Widodo, kejadian itu bermula ketika Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur DKI non-aktif, blusukan di kawasan Jelambar pada Jumat siang.

Ketika itu, ada beberapa orang yang mencoba menghalangi blusukan tersebut tetapi hal itu tidak terwujud. Ketegangan saat blusukan Djarot itu rupanya berlanjut hingga malam dan berujung dengan pengeroyokan terhadap Widodo.

Sejak perseteruannya dengan seorang temannya di Path, Annisa Pohan yang setia mendampingi suaminya, Agus Yudhoyono, untuk merebut kursi nomor satu di Jakarta, makin gencar menulis status di media sosial.

Namun sejak itu pula, hujatan mampir ke media sosial milik mantan Gadis Sampul itu.

Pada Kamis, 19 Januari 2017, Annisa Pohan kembali cuit yang memberikan reaksi heboh pada netizen.

“Taukah anda? Semakin anda menghina seseorang, maka seseorang itu akan semakin terhormat.”

Cuit Annisa malah disambut netizen dengan komentar mengenai sosok Jokowi dan Ahok yang sering dihina justru namanya makin kinclong di arena perpolitikan.

“Sejak jokowi ahok muncul kebencian serta fitnah di mana mana buk. Tp Allah maha segalanya. Makin kinclong nama Beliau,” tulis seorang netizen bernama Sarah.

“Betul mbak, pak jkw dan ahok dihina, difinah ttp terhormat, termasuk istri mereka yg memilih diam, tdk reaksional, aplgi mencak2,” kata seorang netizen bernama Putra.

“Bisa jadi anda benar Mbak @AnnisaPohan saya rasakan itu terjadi sejak lama kepada Pak Jokowi,” tulis netizen dengan nama Bursub.

Calon Wakil Gubernur DKI Sylviana Murni menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta 2014 dan 2015.

Sambil membawa beberapa dokumen, Sylvi mengatakan bahwa pengelolaan dana yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sudah ditandatangani saat Joko Widodo menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, kata Sylvi, persetujuan dana yang ditandatangani oleh Jokowi merupakan dana hibah bukan dana Bansos.

Saat dikonfirmasi, Jokowi yang saat ini sudah menjadi presiden menjawab santai. “Ya yang namanya APBN yang tanda tangan mesti presiden, yang namanya APBD yang tanda tangan pasti juga gubernur. Sudah ya,” kata Jokowi di Lapangan Pusdikzi TNI AD, Bogor, Minggu (22/1).

Sebelumnya, Sylvi mengatakan dana hibah itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengurus kwarda gerakan pramuka DKI Jakarta.

“Di sana disebutkan bahwa biaya operasional pengurus Kwarda gerakan Pramuka provinsi DKI Jakarta dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dibebaskan melalui belanja hibah, jadi jelas di sini bukan bansos tetapi hibah,” jelasnya.

Ditambahkan Sylvi, penggelontoran dana untuk kegiatan Pramuka melalui APBD tahun anggaran 2014-2015 sebesar Rp 6,8 Miliar. Namun, imbuhnya, ada kegiatan yang tidak diselesaikan lantaran beberapa hal.

Dari kendala itulah, ucap Sylvi, terdapat sisa sekitar Rp 800 juta yang kemudian dikembalikannya ke kas daerah.

“Saya juga ingin menyampaikan bahwa dari dana tersebut yang Rp 6,8 Miliar ini ada yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal antara lain waktu dan sebagainya ini ada bukti pengembalian kepada kas daerah sejumlah Rp 801 juta sekian ini (bukti) pengembaliannya,” ucap Sylvi sambil menunjukkan bukti pengembalian sisa dana, Jumat (20/1).

Lanjutnya, Sylvi mengatakan pengelolaan dana kegiatan tersebut telah diaudit oleh auditor independen. Meski dia tidak menyebutkan lembaga auditor yang dipilihnya untuk mengaudit kegiatannya.

Dari hasil audit tersebut, Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor urut 1 itu menyebutkan bahwa kegiatan yang dilakukannya dinilai wajar. “Di sini disampaikan laporan audit atas laporan keuangan gerakan Pramuka Kwarda gerakan Pramuka 2014 telah kami audit dengan nomor laporan sekian pada tanggal 22 Juni 2015 dengan pendapat (penilaian) wajar,” tukasnya.

“Jadi saya menyampaikan bahwa semua kegiatan ini insya Allah sudah saya sampaikan secara terbuka dengan bukti-bukti ini,” tutup dia.

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (Amsik) menggalang dukungan dari para akademisi, aktivis, tokoh lintas agama, dan warga masyarakat lain untuk terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, agar tidak ditahan.

Dalam dukungan tersebut, mereka pasang badan sebagai penjamin dan meminta agar Ahok tidak ditahan.

Koordinator Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Nia Sjarifudin, yang juga bagian dari gerakan ini, menyatakan, permohonan agar Ahok tidak ditahan itu akan disampaikan kepada majelis hakim di sidang Ahok. Sebab, kata Nia, dalam persidangan, saksi pelapor kerap meminta hakim untuk menahan Ahok.

“Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan panggilan kami sebagai warga negara yang meninggikan konstitusi Indonesia dan dengan lantang menentang tuntutan agar Insinyur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditahan,” kata Nia.

Pernyataan itu dibacakan dalam jumpa pers di salah satu restoran di Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Bersama para akademisi dan tokoh lain tersebut, Amsik memohon dan memberi dukungan kepada majelis hakim agar menjalankan proses penegakan hukum yang adil dan sejalan hak asasi manusia, dengan tetap memberikan jaminan atas hak-hak konstitusional terhadap Ahok.

“Kami berharap beliau (Ahok) bisa ikuti proses pemilihan umum 15 Februari. Dalam debat dan blusukan semua calon, kami anggap dia (Ahok) yang terbaik,” ujar Nia.

Menurut dia, hingga hari ini, sudah 191 akademisi, aktivis, tokoh lintas agama, dan pihak lainnya ikut bergabung. Permintaan untuk menjadi penjamin Ahok itu, menurut dia, terus bertambah.

Penggalangan dukungan ini akan disusun dalam draf resmi dan diserahkan kepada majelis hakim pada sidang Ahok nanti.

“Kami akan sampaikan resmi ke majelis hakim. Kami neminta majelis hakim tidak usah menanggapi permintaan penahanan,” ujarnya.

Hadir dalam jumpa pers ini, Henny Warsilah dari Pusat Peneliti Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Muhammad Monib, dan Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom.

Direktur Eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Muhammad Monib, menjadi salah satu dari 191 tokoh yang ikut bergabung menjadi penjamin Ahok. Dia menilai kasus yang menerpa Ahok merupakan kriminalisasi.

“Ini (kasus dugaan penistaan) gerakan politik saja,” kata Monib dalam jumpa pers bersama Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusi (AMSIK) di sebuah restoran di Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017).

Ia menilai Ahok tidak menistakan agama. Monib justru memandang Ahok menjalankan nilai-nilai yang ada di Islam. Monib juga menilai, Ahok menjalankan sifat yang diajarkan Nabi, yakni siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Salah satunya rekam jejak dan kinerja Ahok menjalankan birokrasi yang transparansi dan bersih dari korupsi.

Ahok menurutnya orang yang dapat dipercaya dan dalam mengelola anggaran daerah Ahok mau mengumumkannya ke publik. Perkataan Ahok dan kebijakannya, lanjut dia, juga sejalan.

“Ahok ini kebijakan dalam mengelola PAD Jakarta yang sangat besar, sangat menguntungkan umat Islam, atas dasar itu saya pasang badan,” ujar Monib.

“PAD besar Rp 70 triliun itu dia sudah sampaikan ke warga DKI. Ini sebuah sifat yang pemberitahuan yang kita butuhkan, rasanya Ahok memenuhi unsur tablig. Dia menyampaikan kewajiban, amanahnya di publik,” tambahnya.

Prestasi dan kinerja Ahok, lanjut Monib, bisa dirasakan masyarakat. Ia menyindir sikap orang yang menutup mata atas kinerja dan prestasi nyata yang dilakukan Ahok. Islam, lanjut Monib, mempunya sifat mengedepankan kerja dan prestasi.

“Apresiasi di dalam Islam itu berbasis karya, berbasis prestasi, bukan klaim atau jargon-jargon,” ujarnya.

Calon gubernur DKI Jakarta nomor satu Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada pihak tertentu yang saat ini berupaya mencari-cari kesalahan dirinya dan cawagubnya, Sylviana Murni. Hal itulah yang dicurigai Agus membuat mulai mencuatnya sejumlah kasus yang melibatkan nama Sylvi.

“Jadi tentu kami menyayangkan ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk mendiskreditkan, memojokan, mendegradasi kami, saya dan Mpok Sylvi sebagai pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta nomor satu. Dengan seolah-olah menimbulkan, mencari-cari kesalahan-kesalahan yang tidak terjadi,” kata Agus saat ditemui di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Agus enggan menyebutkan pihak tertentu yang dimaksudkannya itu. Namun, Agus menyatakan baik dirinya maupun Sylvi tidak terganggu dengan upaya mencari-cari kesalahan itu.

Agus meyakini berbagai upaya untuk menjegalnya tidak akan berpengaruh terhadap dukungan yang diberikan masyarakat. Ia yakin masyarakat masih akan memberikan dukungan kepadanya dan Sylvi pada pemilihan mendatang.

“Jadi semakin kami dicoba dicari-cari kesalahan yang diada-adakan seperti itu, sesungguhnya masyarakat semakin kuat untuk memberikan dukungannya kepada kami,” ujar Agus.

Polisi diketahui tengah membuka penyelidikan baru soal dugaan korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun anggaran 2014 dan 2015.

Bareskrim Polri pun menjadwalkan pemanggilan terhadap Sylvi untuk dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada  Jumat besok. (Baca: Jumat, Sylviana Diminta Keterangan Polisi soal Pengelolaan Dana Bansos)

Pasca-mengetahui informasi itu, Agus mengaku sudah berbicara dengan Sylvi. Dari pembicaran yang dilakukannya, Agus mengatakan bahwa Sylvi membantah tudingan yang diarahkan kepadanya.

Sylvi, kata Agus, menyatakan apa yang dilakukannya sudah sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, Agus mengatakan Sylvi akan tetap memenuhi panggilan kepolisian pada Jumat besok.

“Tetapi kami meyakini. Saya tahu persis integritas beliau, kapasitas beliau, dan saya menganggap ini sebagai upaya-upaya pihak tertentu untuk mendiskreditkan di masa-masa puncak kampanye Pilgub DKI Jakarta ini,” ucap Agus.

Penyanyi dangdut Dewi Persik menyatakan dia telah melihat kinerja dan program-program yang berjalan dari Pemprov DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Karena itu Dewi mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017 agar Ahok bisa kembali memimpin Ibu Kota pada periode 2017-2022.

“Jadi apa lagi yang harus diragukan (dari Ahok)? Program sudah berjalan dengan sukses, hanya ada beberapa kendala yang orang-orang mungkin tidak suka, sehingga menghambat pekerjaan-pekerjaan beliau yang sudah ter-planning dan sudah terprogram,” kata Dewi, saat ditemui wartawan, di Hotel Santika, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Ia berharap, berbagai program lain yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun Dewi tak menjelaskan detail program-program apa saja yang menurutnya sudah terealisasi.

“Semoga Pak Ahok didukung oleh masyarakat-masyarakat, jangan sampai ada fitnah. Kemudian bisa melihat hal yang nyata,” kata Dewi.

Dewi sudah menganggap Ahok sebagai salah seorang sahabatnya. Dalam pertemanan, lanjut dia, seseorang tidak boleh pandang bulu dan harus saling memberi inspirasi.

“Ketika kami membutuhkan sesuatu hal untuk yang terbaik, entah itu untuk Jakarta, Pak Ahok pasti berikan masukan-masukan yang positif buat kami,” kata Dewi.

“Jadi orangnya enggak seperti gubernur, jadi enak… beliau tidak pernah merasa kalau (dirinya) gubernur, tidak pernah ada gap, pembatas. Yang penting kami punya etika, cara baik untuk bersilaturahim,” kata Dewi.

Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, begitu terkejut melihat kedatangan seorang ustaz asal Belitung Timur yang bernama Agung dalam acara bedah buku “A Man Called Ahok”, di Hotel Santika Gajah Mada, Jakarta Barat, Kamis (19/1/2017).

Ahok langsung memeluk Agung yang saat itu mengenakan baju koko berwarna hijau tua tersebut. Pada kesempatan itu, Agung bercerita, ia pernah dibantu berangkat naik haji oleh Ahok yang saat itu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Ketika itu, Agung merupakan seorang guru mengaju dari Gantong, Belitung Timur. “Semua orang Muslim mendambakan naik haji, termasuk saya puluhan tahun ingin naik haji,” kata Agung.

Harapannya untuk beribadah di Mekah itu ia coba wujudkan dengan menabung setiap harinya. Dia menabung di Bank Sumsel sebesar Rp 50.000 setiap hari.

Ia berharap, tabungannya itu suatu saat dapat membawanya naik haji. Ada perasaan malu saat nasabah lain menabung biaya naik haji dengan uang hingga Rp 10 juta.

Sampai-sampai, pihak Bank Sumsel mempertanyakan jumlah setorannya yang hanya Rp 50.000 setiap harinya.

Selang beberapa bulan, Agung kaget karena ada tambahan setoran ke dalam rekeningnya hingga Rp 20 juta. Agung bertanya-tanya dan berdoa memohon petunjuk dalam shalat tahajudnya.

“Suatu ketika ada seorang dari pemda, beliau lah (Ahok) yang menjadi Bupati Belitung Timur pertama kali (yang melalui proses pemilu). Pas beliau ketemu saya, langsung kasih kresek warna hitam, saya yakin ini pasti isinya duit,” kata Agung.

Ternyata, dugaan Agung benar. Ahok memberikan uang sebesar Rp 30 juta di dalam plastik kresek berwarna hitam. Kata Agung, Ahok saat itu menyebut uang tersebut untuk dia menunaikan ibadah haji.

“Subhanallah, terimakasih banyak. Tapi baru ngomong, Pak Ahok minta dikembaliin duitnya yang Rp 20 juta di tabungan. Katanya, ‘Kalau mau tahu, itu duit pribadi saya’,” kata Agung.

Agung menyampaikan, alasan Ahok membantu transfer uang sebesar Rp 20 juta ke rekeningnya itu agar dia tidak terlalu lama menunggu antrean haji bila harus menunggu pelunasannya.

Kemudian, Agung menyetorkan kembali uang Ahok yang ada di rekeningnya. “Ya Allah sebegitu jauhnya (pikiran) seorang Ahok. Saya pegang tangannya dan saya ucapkan terima kasih Pak Ahok, enggak akan saya lupakan ini,” kata Agung. (Kompas.com)

Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama percaya diri bebas dari jeratan hukum kasus dugaan penodaan agama. Pasalnya, ia menganggap para saksi pelapor tidak kompeten.

“Mana mungkin masuk penjara, saksinya saja palsu,” kata Ahok dalam program Mata Najwa Metro TV, Rabu (18/1/2017).

Namun, jika Ahok menang dalam Pilkada DKI 2017 dan divonis penjara oleh pengadilan, maka jabatan Ahok diserahkan sementara pada wakilnya Djarot Saiful Hidayat.

Ahok pun mengatakan, paslon lain selalu memainkan isu kalau Djarot merupakan titipan PDI Perjuangan. Oleh karenanya, dalam beberapa kesempatan kampanye, Ahok meyakinkan warga soal kualitas Djarot yang lebih baik dari pasangan calon lainnya.

“Lawan itu mempermainkan itu (isu). Enggak mau pemilih goyah, seolah Mas Djarot titipan partai, titipan Ibu Mega,” kata Ahok.

Menurut Ahok, kualitas Djarot dalam birokrasi sudah diuji ketika 10 tahun menjabat Wali Kota Blitar. Kendati demikian, Ahok haqul yakin akan memimpin kembali Jakarta bersama Djarot.

“Saya enggak tahu (hasil pengadilan nanti), saya katakan saya pasti gubernur, dia (Djarot) wakil kok,” ucap Ahok.

Tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika, Humphrey Djemat, menegaskan akan membongkar skenario besar yang dia yakini dibentuk untuk menjatuhkan kliennya, Basuki Tjahaja Purnama, melalui kasus dugaan penodaan agama.

Skenario besar yang dimaksud akan dikupas satu per satu melalui tiap agenda persidangan.

“Kami punya dugaan kuat, (kasus) ini ada yang mengatur, termasuk untuk saksi-saksi tersebut muncul. Ada grand design, sudah kelihatan. Tugas kami membongkar melalui BAP (Berita Acara Pemeriksaan),” kata Humphrey kepada Kompas.com di Rumah Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2017).

Cara sederhana tim kuasa hukum membongkar grand design yang dimaksud adalah dengan merinci dan memerhatikan detil antara keterangan saksi dalam BAP dengan keterangan langsung mereka di muka persidangan.

Potongan-potongan fakta persidangan itu nanti yang diyakini akan menunjukkan gambaran besar tentang grand design tersebut.

“Kami tidak pernah takut untuk bongkar kriminalisasi terhadap Pak Ahok (sapaan Basuki). Itu dimungkinkan di persidangan, apakah dia (saksi) jujur, bisa dipercaya, bebas dari tekanan, objektif atau tidak, apalagi yang ada kaitannya dengan Pilkada,” kata Humphrey.

Sebelumnya, Humphrey menyatakan, semua saksi pelapor Basuki pada sidang dugaan penistaan agama merupakan saksi bermasalah. Dengan begitu, kesaksian mereka dinilai patut dipertanyakan.

Dia mencontohkan saksi Willyuddin Dhani yang memberi keterangan pada sidang hari Selasa (17/1/2017) kemarin. Saat itu, Willyuddin dianggap memberi keterangan palsu yang tidak sesuai terkait kesaksian waktu dia melaporkan Basuki ke Polres Kota Bogor.

“Willyuddin tidak tahu benar apa yang terjadi di Kepulauan Seribu. Dia cuma tahu ada penistaan agama di grup WhatsApp. Dia bilang kejadiannya di Bogor, aneh bin ajaib. Dia bertahan juga untuk kebohongan itu,” ujar Humphrey.

Dia juga menyinggung saksi pada sidang sebelum-sebelumnya seperti Novel Chaidir Hasan Bamukmin dan Gus Joy Setiawan. Novel diragukan kesaksiannya karena dinilai berafiliasi dengan salah satu ormas keagamaan yang sudah sejak lama menentang bahkan membenci Basuki.

Selain itu, Gus Joy juga diketahui menyatakan mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Willyuddin Abdul Rasyid, saksi pelapor kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, membantah keterangan dari saksi Briptu Ahmad Hamdani dalam persidangan.

Willyudin menyebut dirinya mengatakan kepada Ahmad bahwa kejadian yang dilaporkannya adalah saat Ahok berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

“Kejadian pidato yang saya laporkan di Kepulauan Seribu tanggal 27 September. Saya menjelaskan, tetapi tidak dicatat,” ujar Willyudin dalam persidangan yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa (17/1/2017).

Selain itu, Willyudin juga mengoreksi pernyataan Ahmad yang menyebut saat membuat laporan, dia ditemani oleh tiga orang. Menurut Willyudin, saat membuat laporan, dia hanya ditemani seorang rekannya.

“Saya datang hanya berdua karena saya naik motor,” ucap dia.

Willyudin menjelaskan, dia memang menonton video tersebut di rumahnya di Tegallega, Bogor, pada 6 Oktober lalu, bukan pada 6 September 2016 seperti apa yang disampaikan Ahmad.

Ia mengaku, saat pertama kali membuat laporan sempat ditolak. Sebab, kejadian dugaan penodaan agama itu terjadi di Kepulauan Seribu, bukan di Bogor.

Selanjutnya, dia diminta oleh petugas untuk mengonsultasikan laporan itu ke Satuan Reskrim Polresta Bogor. Saat berkonsultasi, Willyudin sempat meminta penyidik agar menerima laporannya.

“Kalau laporan ini tidak diterima, ribuan orang Islam akan datang ke sini. Bukan saya mengancam, tetapi ini amanah dari umat. Saya berharap laporan ini diterima,” kata Willyudin.

Setelah mengatakan hal itu, penyidik menelepon petugas SPKT. Lalu, petugas SPKT mengarahkan dirinya agar kembali membuat laporan.

Willyudin menambahkan, dia sempat beberapa kali mengoreksi laporan yang dibuat Ahmad. Salah satu yang dikoreksi mengenai tanggal kejadian peritiwa itu.

“Saya coret tanggal 6 September itu. Mana mungkin kejadian baru kemarin masa 6 September baru saya laporin. Kata dia (Ahmad) mau benerin lagi, cukup lama juga sampai hampir Isya, saya lihat di monitor benar 6 Oktober. Yang terakhir saya tidak lihat, langsung tanda tangan, saya ber-husnuzon saja,” ujarnya.

 

 

Sumber: Kompas.com