Internasional

Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI untuk menghentikan sementara kerjasama militer dengan pihak Australia. Hal ini disebabkan karena adanya tindakan penghinaan terhadap TNI dan ideologi Pancasila yang dilakukan oleh militer Australia.

Seperti yang dilansir Stuff.nz pada 4 Januari 2017, sebuah sumber mengungkapkan adanya temuan tentang isi materi pelatihan militer Australia dimana materi tersebut memuat kritik yang menjurus ke tudingan terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur.

Adapun temuan materi pelatihan militer Australia tersebut oleh pasukan khusus Indonesia atau Kopassus itu ditemukan saat melakukan latihan bersama beberapa waktu lalu.

Selain berisi tudingan tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan TNI di Timor Timur, beberapa materi lainnya, ada juga tuduhan yang mengarah ke mantan pemimpin militer Indonesia, Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo yang disebutkan sebagai seorang pembunuh massal.

Tidak cuma itu, materi kontroversial itu juga memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk.

Masih ada lagi, ditemukan juga materi yang terpampang/ditempel pada dinding pangkalan militer tersebut, dimana berisikan hinaan terhadap dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh “oknum” militer Australia tersebut, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat “lima prinsip gila”.

Selain kejadian ini, sebelumnya juga pernah ada laporan dari seorang dosen bahasa Indonesia program kerja sama yang dikirim ke Negeri Kanguru tersebut, yang berakhir dengan permintaan maaf dari Australia.

Guru bahasa Indonesia itu dilaporkan telah diminta untuk memberikan tugas kepada para mahasiswanya termasuk propaganda Papua Merdeka.

Menanggapi keberatan Indonesia tersebut, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan pemerintahannya akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan dari TNI dan berupaya untuk memulihkan kerja sama yang ditangguhkan tersebut sesegera mungkin.

Saat ini ada beberapa kerja sama antara Australia dan Indonesia, termasuk latihan militer bilateral dan multilateral, pertukaran pendidikan di Australia dan di Indonesia, dialog dan diskusi, serta kerja sama operasional dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, termasuk mencari MH370.

 

STUFF.NZ|SYDNEY MORNING HERALD|YON DEMA

Tahun 2016 yang sebentar lagi berakhir, memberi sebuah kenangan mengejutkan, yaitu Brexit alias keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa dan Donald Trump yang memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Kedua peristiwa ini memberi dampak bagi politik dan perekonomian bagi negara-negara Asia.

Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte memalingkan wajah negaranya dari AS dan berangkulan mesra dengan China. Sementara di Korea Selatan, Presiden Park Geun-hye dimakzulkan secara konstitusional setelah rakyat turun ke jalan menuntutnya mundur atas skandal korupsi. Di India, Perdana Menteri Narendra Modi melakukan demonetisasi mata uang alias menarik uang pecahan 500 dan 1.000 rupee dan menggantinya dengan pecahan uang baru, demi menindak korupsi dan kepemilikan uang ilegal.

Melansir dari Bloomberg, Kamis (29/12/2016), media yang bermarkas di New York, AS, tersebut menyusun daftar kinerja ekonomi para pemimpin Asia dan tantangan mereka di tahun ayam api alias 2017. Berikut nukilannya.

Presiden Republik Rakyat China: Xi Jinping, 63 tahun
Sepanjang tahun 2016, perang ekonomi China dengan Amerika Serikat telah membuat mata uang China, renminbi jatuh hingga 6,63%. Namun ekonomi di bawah kepemimpinan Xi Jinping dapat tumbuh 6,7%.

Dan sepanjang tahun ini, Xi berhasil melakukan konsolidasi dalam Partai Komunis China demi memperkuat pemerintahannya, termasuk perombakan masa periode ketua partai pada tahun depan. Di kancah internasional, Xi berhasil tampil sebagai “advokat utama” China dalam perang perdagangan bebas melawan AS, ketika negara tersebut untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah G20.

Tantangan terbesar pada 2017: Menanggapi kebijakan Trump terutama pada isu-isu perdagangan bebas, masalah Taiwan, dan memastikan pemulihan ekonomi China.

1-_xi_jinping

 

Perdana Menteri Jepang: Shinzo Abe, 62 tahun
Di bawah kepemimpinan Abe, mata uang yen naik 2,25% namun pertumbuhan ekonomi masih tetap minus, yaitu 0,6%. Dan di pengujung 2016, nama Abe kembali mencuat berkat kemajuan hubungan Jepang dan Rusia dalam meminggirkan sengketa wilayah. Abe juga menjadi PM Jepang pertama yang mengunjungi Pearl Harbor. Sikap populis ini membuatnya kembali maju untuk pemilihan 2017. Bila terpilih kembali, membuat Abe menjadi PM Jepang terlama sejak Perang Dunia II.

Tantangan terbesar 2017: Menjaga hubungan dengan China dan secara bersamaan terus memupuk aliansi Jepang-Amerika Serikat.

2-_shinjo_abe

 

Perdana Menteri India: Narendra Modi, 66 tahun
Meski nilai tukar rupee jatuh 3,06% namun ekonomi India melesat hingga 7,3%, menjadikan Negeri Anak Benua sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya paling tinggi di dunia pada tahun 2016. Dominasi kepemimpinan Narendra memang tidak terlalu mencuat, namun kebijakan demonetisasi membuatnya jadi perbincangan.

Ya, pada 8 November 2016 lalu, Narendra melancarkan demonetisasi dengan menghapus dan menarik uang nominal 500 dan 1.000 rupee dalam semalam. Keputusan yang berisiko ini, kata dia, untuk menghambat kepemilikan uang ilegal, memberantas korupsi, serta menghambat perdagangan internal dengan negara tetangga Pakistan.

Tantangan terbesar tahun 2017: Menghidupkan kembali perekonomian setelah demonetisasi dan menjaga kebijakan program pemberantasan korupsi berjalan baik.

3-_narendra

Presiden Korea Selatan: Park Geun-hye, 64 tahun
Tahun 2016 menjadi rapor merah bagi puteri dari Presiden Park Chung-hee (1963-1979). Mata uang won kehilangan 2,87% dan pertumbuhan ekonomi negatif 2,6%. Ia pun harus dimakzulkan dari kursi Presiden pada 9 Desember kemarin atas skandal korupsi, dimana rakyat turun ke jalan menyerukan pengunduran dirinya.

Jika pengadilan konstitusi menyetujui gerakan impeachment, Park akan kehilangan kekebalan Presiden dan pemilu akan diselenggarakan 60 hari setelah pemakzulan. Saat ini, Perdana Menteri Jung Hong-won mengambilalih sementara jabatan presiden. Tantangan terbesar tahun 2017: Membuktikan dirinya tidak bersalah agar bebas dari penjara.

4-_park

Presiden Indonesia: Joko Widodo, 55 tahun
Data Bloomberg dan Saiful Mujani Research and Consulting, menilai kinerja ekonomi Joko Widodo terbilang yang terbaik diantara ketujuh pemimpin asia, dengan rupiah sepanjang tahun ini menguat 2,41% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%.

Sepanjang 2016, Jokowi juga berhasil mengkonsolidasikan dengan partai-partai politik oposisi, sehingga bisa mengontrol lebih dari dua pertiga kursi di parlemen. Program amnesti pajak periode pertama yang berjalan baik dan program infrastruktur menjadi kredit positif bagi Jokowi.

Tantangan terbesar tahun 2017: Memastikan program amnesti pajak dapat berjalan baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

5-_jokowi

Perdana Menteri Malaysia: Najib Tun Razak, 63 tahun
Meski kurs ringgit kehilangan 4,26% namun pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4,3%. Tahun 2016 ini menjadi tahun sulit bagi Najib, karena skandal 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Najib dituduh menyalurkan uang 2,67 miliar ringgit (USD700 juta) dari 1MDB, perusahaan pengembangan strategis yang dikelola pemerintah ke rekening bank pribadinya.

Tantangan terbesar tahun 2017: Najib harus bisa meningkatkan biaya hidup kaum Melayu, menjaga defisit fiskal di bawah kontrol, menjaga volatilitas pasar yang selama 2016 telah memukul ringgit.

6-_najib

Presiden Filipina: Rodrigo Duterte, 71 tahun
Meski kritik internasional atas perang terhadap narkoba yang digencarkannya telah menewaskan lebih 5.000 orang sejak ia jadi Presiden pada Juni 2016, namun Duterte tetap populer di Filipina. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Filipina melesat hingga 7,1%, tertinggi di negara-negara kawasan.

Tantangan terbesar tahun 2017: Menyeimbangkan hubungan Filipina diantara Amerika Serikat dan China. Karena belakangan ini, Duterte telah memalingkan wajah Pinoy–sebutan bagi negara Filipina–dari AS ke China, dan akan berdampak pada pergeseran geopolitik yang mengguncang wilayah tersebut.

7-_duterte

 

 

Sumber Bloomberg

Polisi sudah menjadikan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini bermula dari pidato kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, bereaksi.

“Kepolisian Republik Indonesia harus segera menghentikan investigasi kriminal terhadap Gubernur Jakarta terkati kasus dugaan penistaan agama,” kata Amnesty International dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (17/11/2016).

Sikap Amnesty International ini memang dikhususkan sebagai tanggapan dari keputusan Polri menyematkan status tersangka terhadap Ahok, pada Rabu (16/11) kemarin. Amnesty International menyebut kasus ini diusut atas laporan kelompok-kelompok keagamaan.

“Ahok, seorang Kristiani, adalah warga Indonesia dari etnis Tionghoa pertama yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta,” kata Amnesty International menjelaskan soal Ahok yang dulu terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta itu.

Amnesty International menilai sikap Polri yang mengusut kasus Ahok adalah tanda bahwa Polri terpengaruh oleh desakan kelompok keagamaan. Seharusnya, Polri lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

“Dengan melanjutkan mengusutan investigasi kriminal dan menyatakan Ahok sebagai tersangka, otoritas telah menunjukkan bahwa mereka lebih risau terhadap kelompok keagamaan garis keras ketimbang menghormati perlindungan hak asai manusia untuk semua,” kata Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rafendi Djamin.

Rafendi menjelaskan, opini polisi dalam gelar perkara menunjukkan adanya perbedaan. Ketidakbulatan sikap penyelidik dalam gelar perkara menunjukkan keputusan peningkatan ke penyidikan adalah keputusan kontroversial.

“Di antara polisi, pendapat terbagi soal apakah kasus ini harus diprosees, ini menunjukkan keputusan untuk membuka investigasi terhadap Ahok adalah sebuah langkah kontroversial,” ujar Rafendi.

(Detik.com/dnu/dnu)

Kemenangan mengejutkan Donald Trump atas Hillary Clinton dalam perebutan Gedung Putih juga menghasilkan satu pecundang lainnya: lembaga survei Amerika Serikat.

Kesalahan para lembaga survei itu begitu telak dalam memprediksi hasil pemilihan presiden Selasa (8/11) malam waktu setempat, sehingga masa depan industri ini dipertanyakan.

Dari 20 lembaga survei yang terbesar termasuk milik televisi nasional, suratkabar terkemuka dan media online yang telah melakukan 80 jajak pendapat sejak pertengahan September, hanya satu lembaga — Los Angeles Times bekerjasama dengan USC Tracking — yang secara konsisten menyebutkan keunggulan Trump.

Pada hari pemungutan suara Selasa pagi, RealClearPolitics menyatakan Clinton rata-rata unggul 3,3 basis poin secara nasional. Beberapa jam kemudian, komunitas lembaga survei secara bersamaan berada dalam situasi “ups”!

Lembaga survei kenamaan Nate Silver hanya berkomentar singkat: “mengerikan.”

Blog Nate Silver, FiveThirtyEight.com, memprediksi Clinton akan menang di sejumah negara bagian yang menjadi pertempuran sengit dua kandidat yaitu Florida, North Carolina, Pennsylvania dan Wisconsin. Trump menang di empat negara bagian itu, dan menang pemilihan.

Lembaga survei New York Times, the Upshot, menyatakan peluang Clinton untuk menang 85 persen, dan bahkan khusus di Wisconsin peluangnya 93 persen.

Profesor ilmu politik University of Virginia, Larry Sabato, yang juga direktur Center for Politics dan penulis buku “Sabato’s Crystal Ball”, juga memperikarakan kemenangan Clinton.

“Bola kristalnya retak, sobat,” kata Sabato dikutip AFP.

Kenapa berbagai jajak pendapat menjadi keliru besar?

“Sangat jelas ada sesuatu yang terjadi di sini,” kata Sabato, sambil menambahkan bahwa ratusan jajak pendapat sudah dilakukan sepanjang tahun ini.

Banyak lembaga survei mengambil sampel di daerah pemilihan yang sudah dipetakan dalam pemilihan sebelumnya, ujar dia. Itu yang menghancurkan prediksi, karena jajak pendapat yang dilakukan menyepelekan para pendukung Trump yang diam dan cenderung menghindari survei di sana.

“Partisipasi warga kulit putih di wilayah pedesaan Amerika menembus atap,” ujarnya, sementara partisipasi pemilih kulit hitam dan generasi muda menurun.

Meskipun lembaga survei telah menduga penurunan pemilih kulit hitam dan kaum muda dibandingkan pada 2012 ketika Barack Obama bertarung untuk masa jabatan kedua, “layar yang menunjukkan pemilih belum terdaftar tidak menangkap tingginya partisipasi di wilayah pedesaan kulit putih.”

Menurut seorang analis tim Clinton yang menolak disebutkan namanya, kubu calon presiden Partai Demokrat itu juga salah besar menganalisis suara kelas pekerja kulit putih.

“Mereka salah besar — dan mereka mengadu nasib,” ujarnya.

Apakah mereka juga menyepelekan kemarahan pemilih yang anti Hillary?

Tidak, kata Sabato. “Survei menunjukkan banyak sekali soal itu.”

Namun yang lain menyadari bahwa para lembaga survei mungkin tidak paham betapa dalamnya kebencian terhadap mantan ibu negara, senator, dan menteri luar negeri itu, yang disebut banyak orang sebagai anggota korup dari kelompok elite kemapanan Washington.

“Saya tak tahu betapa dalamnya kebencian itu,” kata ahli strategi Partai Demokrat Paul Begala.

Lalu bagaimana masa depan lembaga survei? Sabato mengatakan dia bingung, karena “ratusan jajak pendapat benar-benar telah keliru.”

“Akan ada satu atau lebih sidang para petinggi untuk mencari solusi yang efektif,” ujarnya.

Namun Sabato menolak untuk menyerah.

“Analisis secara anekdot bukanlah karya ilmiah,” tegasnya. “Anda tak bisa hanya mengandalkan insting, Anda harus mengandalkan data. Pepatah ‘sampah masuk adalah sampah keluar’ berlaku malam ini.”

Profesor itu juga mengingatkan adanya penurunan minat warga untuk terlibat dalam jajak pendapat lewat telepon. Nantinya, “sebagian besar jajak pendapat akan dilakukan online,” ujarnya, menepis anggapan bahwa survei internet bisa dimanipulasi dengan mudah.

“Bukannya tidak bisa dipercaya — itu tak terjadi jika Anda melakukannya dengan baik.” (Heru Andriyanto/HA/AFP/BeritaSatu)

Seorang model cantik merasa gusar karena ulah sipir penjara yang selalu membatasi waktunya untuk “ML” dengan sang suami di penjara. Pihak sipir telah mengurangi waktu untuk dia dan suami berhubungan intim.

Model Emma Coronel yang menikah dengan raja kartel Meksiko, Joaquim “El Capo” Guzman, memprotes pengurangan waktu intim dengan suaminya di penjara.

Istri raja obat bius “El Capo” itu mengatakan, suaminya “akan mati atau bisa gila” setelah sipir penjara mengurangi waktunya untuk bermesraan (love-making time) dengan sang suami.

Harian Inggris, Daily Mirror, Minggu (30/10/2016), melaporkan, wanita glamour Ema Coronel (26) menikah dengan Joaquin Guzman (56) pada tahun 2008, saat ia berusia 18 tahun.

Coronel telah mengajukan komplain soal adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas penjara karena waktu intim mingguannya dengan sang suami dikurangi menjadi hanya dua jam.

Perempuan muda itu menangis sedih setelah otoritas penjara mengurangi secara drastis waktunya untuk bisa bermesraan dengan suaminya di dalam penjara.

Menurut pengacara dan dokter yang merawat Guzman, sang raja narkoba Meksiko itu bisa gila jika tidak bisa tidur dan berhubungan intim dengan istrinya, Coronel, di dalam bilik tahanan.

Guzman mengatakan, kata pengacara dan istrinya, ia bisa menderita depresi berat, halusinasi, dan kehilangan ingatan dalam kondisi sulit di penjara Ciudad Juarez, ibu kota Cihuahua, Meksiko.

Menurut The New York Post, masalah priabadi tersebut muncul setelah Emma Coronel, istri Guzman dan seorang warga AS, mengadu kepada Komisi HAM Nasional bahwa suaminya bisa mati atau gila.

Hal itu termasuk, kata Coronel, sebuah keberatan bahwa otoritas penjara telah melakukan kekerasan terhadap suaminya. Petugas penjara, kata Coronel, mengurangi “waktu bercinta mingguan dengannya dari empat jam menjadi hanya dua jam,” tulis harian AS tersebut.

Dari hasil pernikahan dengan Guzman pada tahun 2008, Coronel telah dianugerahi dua putri.

“El Chapo” juga telah mengklaim bahwa sipir penjara telah menyiksanya, yang disebutnya sebagai “penyiksaan psikologis”. Petugas juga memukulnya.

Pengacara Guzman, Jose Refugio Rodríguez, mengklaim bahwa Guzman “merasa dia akan mati”. Coronel telah berjuang untuk menghalangi permintaan ekstradisi suaminya ke AS.

Perang melawan narkoba yang dikobarkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte ternyata menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga negeri itu. Salah satunya adalah pasangan suami istri yang mengaku bernama Ace dan Sheila. Mereka mengklaim sejauh ini sudah membunuh 800 orang terduga pengedar narkoba,

Pasangan ini merupakan anggota sebuah tim pembunuh bayaran yang mengaku terpaksa menggeluti profesi ini untuk menghidupi anak-anak mereka. Mereka juga beralasan, banyak kehidupan yang hancur jika para pengedar narkotika itu tidak dimusnahkan.

Keduanya mengaku mendapatkan upah 100 dolar AS atau sekitar Rp 1,3 juta setiap kali berhasil membunuh sasaran yang sudah ditentukan. Sejauh ini, Ace dan Sheila dan kelompoknya sudah membunuh setidaknya 800 orang tersangka pengedar narkotika di Filipina.

Dalam sebuah wawancara dengan program “Dateline” di stasiun televisi SBS, Ace dan Sheila menceritakan bagaimana awal mereka terlibat dalam kekacauan ini.

Mereka juga menceritakan bagaimana cara sasaran ditentukan oleh “boss” yang adalah seorang perwira polisi.

“Para sasaran itu bisa saja hanya orang kebanyakan, tetapi mereka semua sama yaitu pengedar narkoba atau orang yang bermasalah dengan bos kami. Kami membunuh orang-orang semacam itu,” ujar Ace.

“Hanya lewat panggilan telepon kami mendapatkan identitas orang itu, hanya seperti itu. Lalu saat kami melihat dia sedang sendirian, kami hampiri dan langsung kami bunuh. Selanjutnya, kami kabur,” tambah Ace.

Ace mengetahui risiko menggeluti profesi berbahaya semacam ini. Namun, jika dia tak melakukan pekerjaan ini maka keluarganya akan terlantar.

Ace menambahkan, istrinya, Sheila, berperan jika dia tak bisa mendekati sasarannya. Sheila misalnya menyamar menjadi pekerja bar jika sasaran adalah pengunjung reguler sebuah klub malam. Untuk setiap misi pembunuhan para anggota kelompok pembunuh bayaran itu hanya mendapatkan waktu paling lama tiga hari.

“Begitulah cara mengerjakannya. Saat kami mendapatkan tugas, kami tak bertanya. Aturan pertama adalah jangan bertanya,” ujar Sheila.

Setelah sasaran tewas, para pembunuh ini kemudian menaruh selembar kertas dengan tulisan “pengedar” untuk menarik perhatian media sekaligus menjadi bukti bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan.

Sheila mengaku, setiap kali pulang setelah melakukan tugas pembunuhan dan melihat anak-anaknya, rasa bersalah muncul dari dalam hatinya. Namun, dia berusaha sebisa mungkin untuk membenarkan keputusannya karena semua dilakukan demi menghidupi anak-anaknya.

“Saya katakan kepada diri sendiri, orang yang saya bunuh jauh lebih buruk ketimbang saya. Dia akan menghancurkan lebih banyak orang lagi jika tidak dibunuh. Maka dia harus mati dan itu bukan kesalahan saya,” ujar Sheila.

“Saya tak bersalah. Jika dia bukan orang jahat maka dia tak akan mungkin terlibat dalam situasi ini,” tambah Sheila.

Meski kerap merasa bersalah, Sheila mengaku, dia tak bisa begitu saja berhenti dari pekerjaan berbahaya ini. Dia khawatir, akan menjadi sasaran agar tak mengungkap rahasia kelompok pembunuh bayaran tersebut. (Kompas.com)

Pangeran Arab Saudi, Turki bin Saud al-Kabir, telah menjalani eksekusi pada Selasa (18/10/2016) setelah pengadilan memutuskan ia bersalah menembak mati seorang warganya.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, seperti dirilis kantor berita SPA, menyebutkan, pangeran Turki sebelumnya telah dinyatakan terbukti bersalah menembak mati warga lokal, Adel al-Mohaimeed, setelah perkelahian.

Media setempat di Arab Saudi, seperti dikutip Reuters, Rabu (19/10/2016) pagi, melaporkan peristiwa eksekusi atas pangeran Turki itu tanpa menyebutkan dengan cara apa eksekusi tersebut dilakukan.

Pada umumnya, orang yang dihukum mati di Arab Saudi menjalani hukuman dengan cara kepala mereka dipenggal dengan pedang.

Para anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang sedang berkuasa jarang terkena eksekusi. Salah satu kasus paling mengemuka di kalangan kerajaan adalah ketika Faisal bin Musaid al Saud, yang membunuh pamannya Raja Faisal, menjalani eksekusi pada 1975.

Keluarga kerajaan Arab Saudi diperkirakan beranggotakan beberapa ribu orang. Para anggota keluarga kerajaan itu mendapat tunjangan bulanan. Kebanyakan pangeran senior memiliki kekayaan dalam jumlah besar dan kekuasaan politik.

Namun, hanya sebagian kecil dari keluarga kerajaan yang memiliki jabatan-jabatan penting pada pemerintahan.

“Pemerintah bertekad untuk menjaga ketertiban, menstabilkan keamanan dan menjunjung tinggi keadilan dengan menerapkan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah,” kata pernyataan kementerian. (Kompas.com)

Tempo hari polisi melakulan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai di Kementrian Perhubungan terkait suap izin perkapalan. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Joko Widodo langsung mendatangi lokasi kejadian yaitu di ruangan lantai enam dan 12.

Ternyata, berita kunjungan mendadak Jokowi tersebut juga menjadi sorotan di negeri jiran, Malaysia dan menjadi bahan perbincangan hangat, Jokowi membuat kejutan dengan menyaksikan sendiri operasi tangkap tangan tersebut.

Kemudian netizen Malaysia banyak memuji aksi Presiden Jokowi tersebut lewat kolom komentar. Bahkan, ada yang meminta untuk menjemput Presiden Jokowi untuk memerangi korupsi di negara tersebut.

Bern An: “Jemput ke Malaysia Presiden Jokowi tangkap penjawat awam ambil duit masuk akaun peribadi.”

Ada juga yang memuji aksi tersebut dibanding di negara mereka.
malaysiakini1

Marcus Lasat: “Bangang Nye Benar tu. Di Indonesia presiden menyaksikan parasuah di siasat. Di Malaysia PM sembunyikan parasuah.”

Raymond Chai Leong: “Contohi presiden jokowi yg membenteras gelaja rasuah, bukan macam negara kita pemimpin tertinggi yg jd ketua utk ambil rasuah.”

 

malaysiakini2

Ada juga yang mengungkapkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dari negaranya sendiri.

malaysiakini3

Marcus Lasat: “Indonesia akan menjadi Negara yang berkembang maju dipinpin oleh ketua yg bijakpandai. Malaysia akan Negara mundur perminpin jadi kaya raya rakyat miskin oleh ketu yg bodoh.”

Sumber: Malaysiakini.com

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) yang dijalankan Pemerintah Indonesia telah memukul industri keuangan di Singapura. Pemerintah di Negeri Singa ini mulai berusaha menghapus citranya sebagai tempat penyimpanan dana gelap milik para orang kaya negara-negara tetangganya dan tempat pencucian uang.

Awal pekan ini, otoritas keuangan Singapura menyatakan komitmennya untuk meneguhkan status sebagai pusat penempatan harta orang-orang kaya Asia. Agar status itu tidak tercoreng, mereka akan lebih proaktif memperkuat upaya melawan praktik pencucian uang dan mengusut kasus-kasus terkait penyalahgunaan dana.

Bahkan, Monetary Authority of Singapore (MAS), bank sentral Singapura, telah membentuk unit khusus yang bekerjasama dengan kepolisian setempat untuk menangani kasus-kasus tersebut. “Singapura selalu menyadari bahwa statusnya sebagai hub perdagangan dan keuangan di regional membuat risiko pencucian uang di negara ini meningkat,” kata pejabat MAS, seperti dikutip Wall Street Journal, Selasa (4/10).

Hal ini merespons pernyataan The Intergovernmental Financial Action Task Force. Lembaga yang menetapkan standar antipencucian uang dan pembiayaan teroris itu menilai, meski jadi sentra keuangan regional, Singapura belum pernah dituntut dalam kasus pencucian uang lintas negara. Hal ini membuat adanya profil risiko pada negara tersebut.

Sebelumnya, reputasi sistem keuangan Singapura digoyang skandal megakorupsi perusahaan investasi negara Malaysia, 1 Malaysia Development Berhad (1MDB). Empat bank besar di negara Singapura terseret dalam skandal yang diduga melibatkan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Menurut dokumen pengadilan, jutaan dolar dana 1MDB banyak mengalir melalui sistem perbankan Singapura.

Pasca bergulirnya kasus tersebut, Managing Director MAS sempat menyatakan rasa penyesalannya. Sebab, kasus tersebut dinilai telah menodai reputasi Singapura sebagai sentra keuangan yang terpercaya dan bersih.

Nizam Ismail, Specialist Compliance di RHTLaw Taylor Wessing LLP mengatakan, risiko kasus serupa kembali berulang membesar seiring dengan semakin bergantungnya Singapura kepada kekayaan orang-orang asing. “Ini adalah risiko yang dihadapi mayoritas sentra keuangan,” ucapnya.

Pemerintah Indonesia juga menduga, banyak harta warga negara Indonesia (WNI) yang ditempatkan atau disembunyikan di Singapura. Dugaan itu menemukan pembenarannya dari hasil program pengampunan pajak di Indonesia. Pemulangan harta (repatriasi) terbanyak berasal dari Singapura. (Baca juga: Sri Mulyani: Hubungi Saya Jika Ada yang Halangi Ikut Tax Amnesty)

Sepanjang periode pertama program amnesti pajak yang berakhir 30 September lalu, total repatriasi dana mencapai US$ 10,5 miliar atau sekitar Rp 135 triliun. Separuh dari jumlah tersebut berasal dari Singapura.

Pemerintah Indonesia masih mengejar pemulangan lebih banyak harta termasuk dari Singapura. Sebab, pemerintah memproyeksi harta WNI di luar negeri mencapai US$ 273 miliar.

Sebagai informasi, mengacu pada laporan Wall Street Journal, Singapura memang telah lama jadi rumah bagi jasa investasi (investment banking) dan manajemen kekayaaan (private wealth management) banyak bank internasional, seperti Credit Suisse AG., Citigroup Inc., Deutsche Bank, dan JP Morgan Chase & Co.

Mengacu data MAS, aset yang dikelola perusahaan-perusahaan finansial tersebut meningkat 30 persen menjadi hampir US$ 1,8 triliun pada 2014. Mayoritas aset itu berasal dari kekayaan orang asing. Besarnya penempatan harta asing di negara tersebut didorong oleh kuatnya sistem hukum, penghargaan terhadap kerahasiaan bank dan rendahnya tarif pajak.

Boston Consulting Group melansir, bank-bank Singapura mengelola US$ 1,1 triliun aset milik orang asing pada 2014. Dengan pencapaian tersebut, Singapura berada di bawah Swiss yang memimpin dengan aset asing sebesar US$ 2,7 triliun.

Meski begitu, Boston Consulting Group memproyeksi pertumbuhan aset asing di Singapura bakal melampaui pertumbuhan di Swiss. Aset asing berpeluang tumbuh 8,1 persen per tahun dalam lima tahun ke depan di Singapura, sedangkan di Swiss kenaikan hanya sekitar 3,9 persen. Syaratnya tentu adalah Singapura harus membersihkan reputasinya sebagai pangkalan dana-dana halal dari luar negeri. (KataData)

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. (NPR/AP/Bullit Marquez)

Setelah menyebut Presiden Amerika Serikat Barack Obama “anak pelacur”, kali ini Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebutnya untuk “ke neraka saja”.

Duterte lagi-lagi mengeluarkan komentar kontroversial soal Amerika Serikat, akibat terus mendapat kritik dan usikan dari Amerika Serikat soal keadaan Filipina.

Dalam pidatonya di sebuah konvensi dengan sejumlah pejabat dan pengusaha Filipina, Duterte menyampaikan kekecewaaannya terhadap Amerika Serikat.

Ia merespons desakan Amerika Serikat untuk menghentikan “pembunuhan massal” yang ia lakukan untuk memerangi peredaran narkoba di Filipina.

“Bukannya malah membantu Filipina, Departemen Dalam Negeri AS malah lebih sibuk mengkritik,” katanya, Rabu (5/10/2016).

“Ke neraka saja kau, Obama,” ucap Duterte lagi.

Ia pun memiliki keinginan untuk memutus hubungan Filipina dengan Amerika Serikat.

“Saya lebih baik bersama Rusia atau Tiongkok,” tuturnya.

Namun ia tidak memberi penjelasan lebih lanjut soal pernyataannya tersebut.

Kritik juga ia tujukan kepada Uni Eropa yang kerap mengecam Filipina soal pelanggaran HAM atas aksi pembunuhan kriminal narkoba itu.

Namun, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan bahwa AS belum menerima permintaan penarikan kerjasama bilateral dengan Filipina.

“Meski kami menjaga aliansi kami dengan Filipina, Pemerintah AS tetap tidak akan ragu-ragu mengungkapkan kekhawatiran kami terhadap pembunuhan ekstrayudisial itu,” jelas Earnest. (AP/NPR/Tribunnews.com)