Nasional

Polda Jawa Barat hari ini menggelar perkara pelecehan terhadap Pancasila yang diduga dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq. Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan mengatakan, gelar kasus itu menentukan status hukum perkara itu.

Jika dalam gelar kasus penyidik bisa memenuhi unsur penetapan tersangka maka pihaknya akan langsung memutuskannya. “Kalau keputusan gelar harus ditahan, ditahan. Kalau tidak, kenapa harus ditahan,” ujarnya, Senin (23/1/2017).

Menurutnya, penyidik masih terus menangani proses hukum kasus Habib Rizieq sesuai prosedur. Dia meminta semua kalangan untuk tidak mudah terprovokasi dan melakukan intervensi. “Negara jangan sampai tunduk oleh intimidasi,” kata Anton.

Kasus dugaan penghinaan Pancasila tersebut dilaporkan Sukmawati Sukarnoputri ke Bareskrim Polri. Habib Rizieq dalam sebuah ceramah di Lapang Gasibu Kota Bandung diduga menghina Pancasila.

Berbekal bukti di antaranya rekaman video, Sukmawati pun memperkarakan Rizieq. Kasus itu selanjutnya dilimpah ke Polda Jawa Barat.

Polda Metro Jaya membantah bahwa pihaknya melakukan kriminalisasi terhadap ulama dengan pemeriksaan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab sebagai saksi terlapor dugaan pernyataan Rizieq terdapat “Palu Arit” dalam uang baru.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan bahwa pemeriksaan itu karena adanya pelaporan dari masyarakat.

“Ini kan berawal dari laporan masyarakat. Tidak ada itu kriminalisasi ulama,” katanya di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dijelaskan olehnya bahwa pelaporan tersebut bersifat individual, bukan mengenai pekerjaan ataupun profesi terlapor.

Argo menambahkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan dan seterusnya.

“Yang paling penting itu, kami lakukan sesuai dengan prosedur. Kami tidak lihat ulama atau bukan lihat personal saja,” kata dia.

Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan pemeriksaan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sebagai saksi terlapor dugaan menyebar kebencian soal mata uang rupiah berlogo “palu-arit” hari ini, Senin (23/1/2017).

“Materi pemeriksaan menunggu penyidik yang berkaitan dengan youtube (soal) gambar palu arit,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Senin(23/1/2017).

Argo menyampaikan, penyidik akan mengajukan pertanyaan terkait pernyataan Rizieq soal mata uang rupiah baru yang berlogo palu arit. Di samping itu, penyidik juga akan mengonfirmasi oknum yang mengunggah ke video berbagi Youtube.

Adapun Argo menegaskan, penyidik akan bekerja profesional sesuai prosedur dalam kasus yang menyeret Rizieq Shihab itu.

Namun, dirinya belum dapat memastikan penyidik kepolisian akan langsung menetapkan tersangka atau tidak. Menurutnya, hal itu tergantung hasil pemeriksaan, termasuk rencana penahanan karena harus melalui gelar perkara.

Sebelumnya, Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah (JIMAF) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya pada Ahad, 8 Januari 2017. JIMAF melaporkan Rizieq karena beredar video berisi ceramah yang menyebutkan mata uang rupiah baru berlogo Bank Indonesia mirip palu arit.

Rizieq Shihab disangkakan melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). (Richard/Nusantaranews.co)

Polda Jawa Barat telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan pada kasus yang menempatkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sebagai terlapor. Kasus ini terkait dugaan penghinaan dasar negara Pancasila yang dilakukan Rizieq, sebagaimana dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Begitu pula kasus Rizieq di Polda Metro Jaya telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Dalam kasus ini, Rizieq sebagai terlapor menuduh bahwa pada uang kertas rupiah, ada lambang Partai Komunis Indonesia (PKI), palu dan arit. Meski demikian, Rizieq belum ditetapkan tersangka dalam dua kasus itu.

“Saya kira masalah waktu saja (untuk penetapan tersangka). Jadi penegakan hukum perlu waktu, gak bisa kesusu, buru-buru. Jadi itu masalah hukum acara yang harus dipatuhi, semuanya proses hukum normal saja,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1).

Menurut Boy, penyidik masih melengkapi barang bukti, saksi ahli, meminta persetujuan penyitaan ke pengadilan, dan persoalan administrasi. Selain itu, melakukan gelar perkara untuk kepentingan penyidik.

“Yang jelas gelar itu untuk membeberkan, apakah kasus ini, statusnya dapat dilanjutkan, apakah ada penetapan secara resmi tersangka seperti itu, atau ada kekurangan apa saja yang harus dipenuhi,” lanjut Boy.

Untuk kasus penghinaan Pancasila, Rizieq dituduh menodai lambang dan dasar negara yang diatur dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57a juncto Pasal 68 UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Sementara pada kasus lambang PKI, palu dan arit pada uang kertas rupiah Rizieq dilaporkan atas dugaan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Farouk Arnaz/WBP/BeritaSatu

Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengaku tidak mentolelir organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang anti Pancasila. Bahkan, dia meminta Ormas-Ormas kerap lakukan keributan dimusnahkan dari Indonesia.

Sikap tegas ini, disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanah Nasional (PAN) tersebut usai melantik sekitar 1.700 pengurus DPW dan DPD PAN se Jawa Timur di Surabaya, Minggu (22/1).

“Pokoknya, Ormas yang bertentangan dengan Pancasila silakan keluar dari Indonesia,” tegas Zulkifli.

Seperti diketahui, akhir 2016 lalu, dan hingga saat ini, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tengah menghadapi pelbagai persoalan yang mengarah pada masalah kebhinekaan.

Dugaan penistaan agama oleh calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) sempat heboh. Lalu muncul isu makar yang diduga dilakukan beberapa tokoh, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati.

Tidak berhenti di situ. Masalah terus berkembang. Terbaru, Front Pembela Islam (FPI) mengusik ketenangan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang kemudian dijawab sang Sekjen Hasto Kritiyanto dengan tantangan.

Situasi politik nasional kian memanas dengan laporan polisi dari putri Bung Karno yang lain, yaitu Sukmawati. Adik Megawati ini melaporkan Pimpinan FPI Rizieq Syihab karena menyebut Pancasilanya Soekarno ada di pantat.

FPI juga dituduh menghina simbol negara ketika menggelar aksi di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Saat itu, ada yang membawa Bendera Merah Putih dengan tulisan Arab dan pedang.

Karena FPI dianggap kerap buat masalah, dan bisa mengancam keutuhan NKRI, sejumlah tokoh meminta Ormas pimpinan Rizieq Syihab ini segera dibubarkan.

Bahkan, Forum Kebangsaan di Jawa Timur, yang dikomandoi GP Ansor ikut geram. Mereka mengaku siap berhadapan dengan FPI jika mengancam keutuhan NKRI.

“Kita akan lakukan (pembubaran FPI). Kalau mereka melakukan itu (kekacauan), akan berhadapan dengan kita. Kalau tindakan mereka bisa merusak disharmoni bangsa, kita hadapi mereka,” tegas Ketua Forum Kebangsaan, Rudi Triwahid, yang juga Ketua GP Ansor Jawa Timur

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Denpasar mengecam fitnah yang dilontarkan juru bicara FPI, Munarman, dalam video di YouTube. Mereka pun mengecam ucapan Munarman itu dan menolak keberadaan FPI di Bali.

Hal itu disampaikan oleh perwakilan dari PCNU Denpasar, M Rifa’i, dan didampingi Ketua Panitia Tabligh Akbar ‘Gema Bershalawat’, Choiron Ubaidillah, di Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Jumat (20/1/2017) malam.

Tabligh akbar yang akan diselenggarakan pada Sabtu (21/1) malam itu akan dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang. Pengamanan acara akan dibantu oleh 25 pecalang.

“Kita lagi memantau sekaligus membantu pembuatan tenda. Yang kita lakukan ini bertujuan berdoa bersama agar kerukunan beragama di Bali terus terjalin harmonis,” kata Rifa’i di lokasi persiapan.

Tabligh akbar ini diselenggarakan Majelis Rotib Miftahul Hidayah al-Hamidayah Denpasar. Acara akan dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qodir Assegaf dari Solo, Jawa Tengah.

“Kegiatan ini sudah berkoordinasi dengan Polda Bali dan akan melibatkan pecalang,” ujar Rifa’i.

Kegiatan tersebut juga akan menegaskan sikap NU di Bali yang menolak keberadaan FPI.

“Kita menolak FPI masuk Bali. Menolak tegas tindakan FPI yang cenderung melakukan tindakan kekerasan, upaya intoleransi, dan memecah belah kebhinnekaan Indonesia,” ucap Rifa’i.

“Kita meminta FPI untuk tidak ikut campur kerukunan antar-umat beragama yang sudah terjalin baik dan harmonis di Bali,” tambahnya.

Video yang dimaksud berjudul ‘FPI Datangi & Tegur Kompas Terkait Framing Berita Anti Syariat’, yang diunggah pada 17 Juni 2016 oleh Markaz Syariah. Munarman dalam video itu menuding pecalang melarang salat Jumat dan melempari rumah warga. Video inilah yang menjadi salah satu barang bukti pelaporan terhadap Munarman di Polda Bali. (vid/elz)

Presiden Joko Widodo menanggapi kicauan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengeluhkan kondisi negara saat ini. Bahkan, SBY juga menyebut juru fitnah dan penyebar hoax sudah berkuasa.

Bagi Jokowi pertarungan dengan informasi hoax sudah lama dilakukan dan akan terus digencarkan. Dia juga mendorong agar seluruh masyarakat membangun budaya baru sebuah nilai-nilai kesopanan serta kesantunan dalam berucap.

“Saya kira kita berhadapan dengan masalah keterbukaan ini ya, seperti itu ya kita hadapi karena semua negara juga menghadapi. Enggak perlu banyak keluhan ya,” kata Jokowi di Lapangan Pusdikzi TNI AD, Bogor, Minggu (22/1).

Jokowi juga beberapa kali meminta agar menciptakan kesejukan di dunia maya dengan memberikan informasi-informasi positif. Jangan sampai masyarakat menelan mentah-mentah informasi berbau fitnah sehingga bisa memecah belah keutuhan bangsa.

“Dalam kita menyampaikan hal ujaran-ujaran di media sosial jangan menghasut, jangan memfitnah, jangan menyebarkan kabar bohong, jangan menyebarkan ujaran kebencian, itu yang selalu saya sampaikan ke mana-mana,” jelasnya.

Apakah Jokowi merasa yang disampaikan ke SBY sasaran tembaknya pemerintah? “Kalau saya kerja itu selalu membangun sebuah optimis, selalu mendorong masyarakat itu bekerja lebih optimis ya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengaku prihatin dengan dengan kondisi sosial dan politik Indonesia saat ini. SBY menyebut juru fitnah dan penyebar hoax sudah berkuasa.

“Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? *SBY*” kicau SBY dalam akun twitternya, Jumat (20/1).

Tanda *SBY* merupakan pernyataan jika cuitan itu ditulis sendiri oleh SBY.

Direktur Populi Center Usep S Ahyar mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono semestinya bisa ikut mengatasi penyebaran berita hoax maupun fitnah.

Menurut Usep, pernyataan SBY tentang juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa justru menimbulkan kegaduhan yang dapat memperpanas situasi politik nasional.

Pada Jumat (20/1/2017) kemarin, SBY menulis status, “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar ‘hoax’ berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”.

Usep menilai bahwa pernyataan Presiden keenam RI tersebut terkesan politis karena bisa dimaknai menuding pihak tertentu.

“Walaupun kalimatnya doa, ketika diunggah di medsos, tentu dapat dinilai sebagai kritik yang bernuansa politik sehingga netizen banyak bertanya, kritiknya ditujukan kepada siapa? Maksud politiknya apa, dalam rangka apa?” ujar Usep saat dihubungi, Sabtu (21/1/2017).

Menurut Usep, meskipun yang menjadi substansi pernyataan SBY adalah memerangi berita hoax, namun semestinya disampaikan dengan pernyataan yang lebih baik.

Caranya bisa dengan mengajak pemerintah, masyarakat, dan para kader partainya untuk memerangi berita-berita bohong maupun fitnah. Bukan menyampaikannya dengan kata-kata demikian.

“Pemimpin-pemimpin bangsa, seperti Pak SBY dan tokoh lain, sebaiknya turun tangan mengatasi masalah ini dengan mewanti-wanti para pengikut khususnya dan bangsa, masyarakat pada umumnya, untuk sama-sama menjaga dan saling mengingatkan agar tidak terlibat dalam menyebarkan berita yang tidak jelas sumber dan faktanya. Tentu ini akan lebih adem rasanya,” kata Usep. (Kompas.com)

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun Twitter-nya, @SBYudhoyono.

Pada Jumat (20/1/2017) kemarin, SBY menulis status, “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”

Irma menilai, pernyataan SBY hanya sekAdar curhat dan tidak memberi solusi.

“Saat ini yang harus dibuktikan oleh semua yang diteladani oleh rakyat, baik parpol, pejabat, maupun mantan pejabat, juga para pengusaha, adalah ketulusan bersama membangun Indonesia, bukan sekadar curhat atau pencitraan semata,” kata Irma saat dihubungi, Sabtu (21/1/2017).

Irma mengatakan, harusnya SBY sebagai Presiden keenam RI tidak boleh hanya mengeluh, tetapi melakukan sesuatu untuk membantu pemerintah.

Irma membandingkan sikap SBY dengan sikap Presiden Joko Widodo, yang menurut dia sangat berlawanan.

“Saya mengapresiasi Presiden Jokowi. Meski difitnah, diganggu, digoyang sana sini, beliau tetap tegar. Tidak pernah curhat dan menunjukkan kemarahan kepada oknum-oknum yang telah memfitnah dan mengganggu beliau,” ucap Irma.

Anggota Komisi IX DPR ini menambahkan, saat ini masyarakat sudah cerdas. Masyarakat mengetahui siapa yang tulus membantu pemerintah yang sah dan mana yang tidak.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang. SBY diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia berintrospeksi.

“Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia. (Kompas.com)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa kicauan melalui Twitter yang disampaikan oleh Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan pendapat pribadi.

“Twitter itu sifatnya pendapat pribadi. Ya silakan saja, bukan untuk sependapat atau tidak,” kata Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (22/1/2017).

SBY mengeluarkan kicauan pada Twitter pribadinya terkait kondisi negara dan bangsa. Di akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet itu ditulis langsung oleh SBY.

“Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*,” demikian tweet tersebut.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa siapa saja boleh menyampaikan pendapat pribadinya selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada.

Wapres mengaku tidak masalah dengan apa yang disampaikan oleh SBY tersebut.

“Tidak apa-apa, kami terima sebagai masukan,” kata Wapres.

(Jaka Suryo/ant)