Nasional

Mabes Polri gerah dengan manuver yang dilakukan calon Wakil Gubernur Jakarta Sylviana Murni. Sylviana melontarkan pernyataan bahwa pemanggilannya semestinya tidak berkaitan dengan Bansos Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kwarda Pramuka 2014 dan 2015.

Menurut Sylvi dana bansos tersebut adalah dana hibah, usai dicecar pertanyaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri selama tujuh jam Jumat (20/1) kemarin.

Sylvi juga menyatakan bahwa dana itu berdasarkan SK Gubernur nomor 235 tahun 2014 tertanggal 14 Feruari. SK itu, menurutnya, ditandatangani oleh Gubenur DKI Jakarta masa itu yakni Joko Widodo.

“Dapat kami jelaskan bahwa penggunaan kata “dana bansos” tersebut berdasarkan laporan informasi Informasi pengaduan masyarakat yang masuk yang menyatakan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penggunaan dana bansos di Kwarda DKI Jakarta,” kata Karo Pemnas Polri Brigjen Rikwanto melalui keterangan, Sabtu (21/1).

Laporan tersebut yang lalu digunakan sebagai dasar diterbitkan sprin penyelidikan dan selanjutnya juga tertera dalam surat panggilan.

Dalam proses lidik saat memeriksa Sylvi, Rikwanto melanjutkan, baru terungkap dana yang diterima oleh Kwarda DKI bukan bersumber dari dana bansos melainkan bersumber dari dana hibah.

“Presiden Jokowi yang saat itu menjabat selaku gubernur, tidak perlu dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan adanya SK pemberian dana hibah kepada Kwarda DKI Jakarta. Proses penyelidikan saat ini difokuskan pada dugaan adanya penyimpangan pada penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah yang telah diterima oleh Kwarda DKI,” tegas Rikwanto.

Pendek kata, SK pemberian dana hibah oleh Jokowi dimata polisi tidak ada masalah yang menjadi permasalahan adalah penggunaannya. (BeritaSatu)

Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Dadang Rusdiana tak terima dengan kicauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di akun twitternya, @SBYudhoyono.

Pada Jumat (20/1/2017) kemarin, SBY menulis status, “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*” .

Dadang menilai, pernyataan SBY itu menyerang Presiden Joko Widodo karena ada kata-kata ‘berkuasa’ di dalamnya.

“Harusnya, kita hormati posisi Presiden ini, jangan sampai dituduh lain-lain, apalagi penyebar hoax. Yang benar saja, enggak ada model Jokowi seperti itu,” kata Dadang saat dihubungi, Sabtu (21/1/2017).

Dadang mengingatkan bahwa politik saat ini tengah memanas. Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta membawa dampak yang luar biasa. Demo atas dugaan penistaan, saling lapor sampai perang pernyataan antar tokoh.

“Jadi baiknya semua elit jangan dulu melontar pernyataan yang aneh-aneh , dinginkan dulu suasana,” kata dia.

Jika memang ingin bertanding, kata dia, maka sudah ada arena dan ring yang disiapkan, baik dalam forum Pilkada, pemilu legislatif hingga pemilu presiden.

“Tapi kan tidak boleh semuanya ini mengorbankan sesuatu yg lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, semua harus bisa menjaga diri, rem pernyataan-pernyataan yabg provokatif atau saling menyalahkan,” ucap Dadang.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang. SBY pun diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia berintrospeksi.

“Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia.

Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kembali mengentak publik Indonesia melalui kicauan di akun Twitter pribadinya‏, @SBYudhoyono.

Kali ini, Ketua Umum Partai Demokrat itu menulis status dengan kalimat “Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*”

Menanggapi kicauan SBY yang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat ini, pengamat komunikasi politik, Maksimus Ramses Lalongkoe, mengatakan, kicauan SBY itu pasti memiliki tujuan dan maksud khusus.

“Entah itu kepada pemerintahan yang berkuasa ataupun kepada masyarakat Indonesia. Kata-kata yang digunakan dalam kicauan itu juga memiliki makna yang luas dan dalam,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (API) ini.

 

sby curhat lagi

Ramses mengatakan, jika masyarakat biasa yang berkicau, mungkin hal itu tidak berdampak. Namun, karena seorang mantan kepala negara yang bercericit, tentu hal tersebut berdampak.

“Dampak yang paling cepat adalah bagaimana publik memberikan komentar langsung, baik yang bernada positif maupun yang bernada negatif,” kata Ramses.

“Namun, yang pasti kicauan itu punya maksud dan tujuan, dan saya melihatnya kepada pemerintahan yang berkuasa dan kepada masyarakat luas,” ucap Ramses, penulis buku Ahok Sang Pemimpin “Bajingan” itu.

Menurut Dosen Universitas Mercu Buana, Jakarta, ini, kicauan mantan presiden dua periode tersebut bisa menjadi bumerang. Sebab, kata-kata yang digunakan cenderung pesimistis daripada kata-kata yang membawa optimisme bagi keberlangsungan negara.

Seharusnya, kata Ramses, SBY sebagai mantan presiden dan sebagai tokoh bangsa tidak perlu terpancing dalam persoalan-persoalan kecil.

Membangun optimisme dan semangat kebangsaan yang lebih diutamakan daripada berkutat pada hal-hal yang tidak memiliki manfaat bagi kebaikan negara dan bangsa.

Ramses mengatakan, publik tentu berharap, SBY lebih banyak menyampaikan pikiran-pikiran positif yang berdampak konstruktif ketimbang bercericit tentang sesuatu yang kurang bermanfaat.

“Sebaiknya Pak SBY lebih banyak menuangkan pikiran-pikiran positif untuk kemajuan bangsa Indonesia,” ucap Ramses.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai, kicauan SBY sudah dipikirkan matang-matang. SBY pun diyakini sudah memiliki sejumlah bukti sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi, Jumat (20/1/2017).

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia berintrospeksi.

“Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia.

Akun resmi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, @SBYudhoyono, mengunggah tweet curhat kepada Tuhan, Jumat (20/1/2017). Curhat itu terkait fitnah yang dianggapnya merajalela belakangan ini.

Di akhir tweet tertulis *SBY* atau tanda bahwa tweet ditulis langsung oleh SBY.

“Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*,” demikian tweet tersebut.

 

sby curhat lagi
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo membenarkan SBY yang menuliskan tweet itu.

“Saya kira kicauan beliau itu yang sangat singkat dan padat, sudah paripurna, sudah dipikirkan dalam-dalam dari beliau, dan tidak perlu ditafsirkan lagi,” kata Roy saat dihubungi.

Menanggapi isi kicauan SBY, Roy berharap agar masyarakat Indonesia introspeksi diri. Menurut dia, SBY tentu memiliki bukti yang kuat sebelum mengeluarkan pernyataan di media sosial.

“Saya sarankan setelah baca itu mari kita doakan bangsa ini bersama-sama dan mari kita jadikan ini introspeksi,” kata dia. (Kompas.com)

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersedia menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Jokowi diharapkan mengirimkan undangan untuk beraudiensi kepada SBY yang juga Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat (PD).

“Tidak ada yang salah kalau Pak Jokowi mengundang Pak SBY, tukar pikiran. Tentunya Pak SBY dengan senang hati datang ke Istana,” kata Wakil Ketum PD Syarief Hasan kepada SP, Jumat (20/1).

Menurutnya, SBY mempunyai pengalaman luar biasa memimpin Indonesia selama dua periode. Pengalaman itu pasti akan disampaikan kepada Jokowi apabila pertemuan dilaksanakan. “Bagaimana pun Pak SBY sudah 10 tahun jadi presiden. Banyak keberhasilan yang sudah pernah dicapai, sekali pun ada yang belum,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Dia menegaskan, hubungan SBY dan Jokowi sangat baik. Diungkapkan, begitu terpilih sebagai presiden, Jokowi diterima SBY dengan acara kenegaraan. “Luar biasa penerimaan Pak SBY saat itu. Hubungannya baik sekali,” tegasnya.

Dia menjelaskan, SBY memahami kesibukan seorang presiden. Karena itulah, SBY tidak akan mengirimkan undangan untuk bertemu Jokowi. “Tentunya harus sangat pas kalau Pak Jokowi yang memberikan undangan. Sangat senang hati Pak SBY menerima undangan itu,” jelasnya.

Seperti diketahui, Jokowi bertemu dan berdiskusi dengan Wakil Presiden (wapres) RI keenam Try Sutrisno dan Presiden RI ketiga BJ Habibie di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1). Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pertemuan tersebut merupakan permintaan langsung dari Try dan Habibie. Dijelaskan, pihak Istana Kepresidenan langsung mengatur jadwal pertemuan.

“Kebetulan Pak Try Sutrisno dan Pak Habibie kan memang mengajukan permohonan audiensi kepada Pak Presiden dan langsung kita jadwalkan,” kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut Pratikno, pihaknya belum menerima permintaan audiensi dari mantan presiden maupun mantan wakil presiden lain, termasuk SBY. Apabila ada permohonan, dia menegaskan kembali bahwa secepatnya akan ditindaklanjuti. “Langsung kita respons,” tegasnya.

Dia menambahkan, prosedur pengajuan permohonan dapat melalui surat. “Telepon ke saya juga bisa,” imbuhnya.

Carlos KY Paath/WBP/Beritasatu

Desakan masyarakat di berbagai pelosok tanah air untuk membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang diduga telah bersikap intoleran semakin menguat.

Ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Jabar Bersatu, menuntut pembubaran FPI di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/1) siang.

Saat menggelar aksi, perwakilan massa yang terdiri dari alim ulama, ormas, LSM, mahasiswa, masyarakat, buruh dan tani, menyerahkan petisi kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, dengan harapan bisa diteruskan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

“Kami meminta Presiden, DPR, MPR, Panglima TNI, Kapolri dan petinggi negara yang berwenang lainnya untuk segera membubarkan FPI dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang,” kata Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Fauzan Rachman.

Aksi serupa digelar oleh Forum Aliansi Santri Garut. Sekitar 200 massa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut untuk menuntut pembubaran FPI, di Garut, Rabu (18/1).

Sedang di Ciamis, ratusan elemen masyarakat dari Gerakan Nasional Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (GNP NKRI) yang menuntut penista Pancasila, penista budaya dan pemecah belah NKRI ditangkap. Mereka juga meminta FPI dibubarkan.

Sementara itu, di Bangka Belitung, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor, secara tegas menolak kehadiran Rizieq Syihab dan mendesak Presiden dan Kemdagri untuk membubarkan FPI.

Sementara itu, terkait adanya Ormas yang anarkis dan cenderung intoleransi, Anggota Komisi III DPR, Teuku Taufiqulhadi, meminta aparat negara harus bertindak tegas.

“Kalau seperti itu, artinya tidak ada kebinekaan, tidak ada ruh pluralisme di Indonesia, padahal kita adalah sebuah negara Pancasila. Jadi jangan memaksa perspektif kita kepada orang lain,” kata Taufiqulhadi, di Jakarta, Rabu (18/1).

Dorongan yang sama disampaikan Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu. Menurutnya, pemerintah sudah saatnya mengambil sikap pada ormas-ormas intoleran atau aksi-aksi yang bersifat menekan lembaga penegak hukum. “Hal ini, harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Masinton menambahkan, pemerintah juga diminta memberi peringatan atau membubarkan ormas jika tetap bersikap intoleran.

“Ibarat main bola, setiap yang melanggar akan diberikan sanksi. Mulai dari mulai kartu kuning hingga kartu merah. Jika memang perbuatan berkali kali melanggar aturan hukum, maka sanksinya kartu merah. Pembubaran terhadap sebuah organisasi dimungkinkan oleh hukum,” pungkasnya.

Feriawan Hidayat/FER/BeritaSatu.com

Polda Bali segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat Bali dan beberapa ormas islam Bali terhadap Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman, karena diduga telah menyebar fitnah dengan menyebut pecalang pernah melempari umat Muslim di Bali, saat menjalankan salat.

Polda Bali berencana akan segera memanggil Munarman untuk diperiksa, pemeriksaan terhadap Munarman akan dilakukan sebelum 25 Januari 2017.

Kabid Humas Polda Bali Ajun Komisaris Besar Polisi Hengky Widjaja memastikan bahwa kasus yang dilaporkan oleh para tokoh Bali itu sudah ditindaklanjuti. Sejauh ini penyidik pun sudah memeriksa sejumlah saksi pelapor. “Terkait kasus Munarman, penyidik Polda Bali masih terus lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi,” kata Hengky saat dikonfirmasi Rabu (18/1).

Baca juga: Penetapan Status Tersangka Rizieq, Kabareskrim: Ini Hanya Soal Waktu Saja

Hengky juga menanggapi pernyataan Munarman yang mempersoalkan locus de licti (tempat terjadinya tindak pidana-red). Menurutnya, tidak ada masalah kasus ini dilaporkan ke Polda Bali, sekalipun peristiwa terjadi di Jakarta. Sebabnya, peristiwa yang dilaporkan masuk dalam kategori pelanggaran UU ITE, yang videonya bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Kalaupun nanti ada masyarakat lain di luar Bali yang ikut merasa jadi korban, bisa juga melaporkan ke kepolisian setempat. Bisa juga dari sekian banyak laporan sama di berbagai wilayah nantinya akan diambil alih Mabes Polri. Tapi sementara ini tetap ditangani serius oleh Polda Bali,” jelasnya.

Rizieq dituduh menodai lambang dan dasar negara yang diatur dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57a juncto Pasal 68 UU Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Hasilnya Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus, yang menempatkan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sebagai terlapor, dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kasus ini terkait dugaan penghinaan dasar negara Pancasila yang dilakukan Rizieq, sebagaimana yang dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Begitu pula di Polda Metro Jaya, di mana kasus yang menempatkan Rizieq sebagai terlapor telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Kasus dimaksud adalah Rizieq menuduh terdapat lambang Partai Komunis Indonesia (PKI), palu dan arit, dalam uang kertas rupiah. Untuk itu Rizieq dilaporkan atas dugaan Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 2 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca juga: Polda Bali Akan Periksa Juru Bicara FPI Munarman Minggu Depan

Namun dalam kedua kasus ini, meski sudah penyidikan, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Terlapor dalam kedua kasus ini pun masih sebagai saksi. “Ini hanya soal waktu saja (sebelum penetapan tersangka). Kita lihat waktunya nanti untuk penetapan tersangka,” kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Kamis (19/1).

Senada dengan itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar menambahkan, jika dalam penetapan tersangka, maka penyidik, dalam masa penyelidikan, harus dapat menemukan bukti yang cukup. Bukti itu berupa keterangan saksi, fakta-fakta hukum, dan keterangan ahli. Dalam proses ini, apabila itu layak, penyidik melalui mekanisme gelar perkara akan menyatakan suatu perkara cukup bukti.

“Maka penyidik dapat menetapkan yang terkait untuk diperiksa sebagai tersangka. Tetapi penetapan tersangka ini sifatnya bisa selesai saat gelar perkara, bisa juga tidak serta merta usai selesai gelar perkara,” tambahnya.

Saat ditanya apakah tersangka dalam sebuah kasus sama dengan orang yang dilaporkan, Boy menjawab, bisa sama bisa tidak. Dalam penyidikan bisa saja muncul lagi nama baru dan ada lagi tersangka tambahan.

“Jadi misalnya berkembang, tergantung dari fakta-fakta hukum dalam penyidikan dan penyelidikan. Tetapi umumnya tersangka adalah pihak yang dilaporkan. Walaupun yang dilaporkan belum tentu jadi tersangka,” lanjutnya.

Boy juga menjelaskan, saat ditanya andai kelak Rizieq menjadi tersangka di Polda Metro dan Polda Jabar, maka penyidik di kedua Polda itu akan saling berkoordinasi. “Tidak ada masalah. Semua bisa dilakukan secara simultan jika kasusnya berbeda. Akan tetapi bila objek perkaranya sama akan disatukan. Tapi bila berbeda, itu akan masing-masing. Penyidik bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing,” urainya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan, penyidik telah menaikan status kasus dugaan fitnah atau tuduhan yang dilontarkan Rizieq Syihab mengenai adanya gambar palu arit pada uang rupiah, dari penyelidikan ke penyidikan. Kendati demikian, status terlapor Rizieq Syihab masih saksi. “Kasus palu arit, sudah dinaikkan ke penyidikan. Status (Rizieq) masih menjadi saksi,” ujarnya.

Dikatakan Argo, rencananya penyidik akan memeriksa Rizieq terkait kasus tersebut pada Senin (23/1) pekan depan. Menyoal antisipasi mobilisasi massa pada pemeriksaan Rizieq, Argo menyampaikan Polda Metro Jaya akan menyiapkan pengamanan. “Ya kita siapkan pengamanan. Tentunya kan yang bersangkutan kita periksa sebagai saksi. Kalau merasa jadi warga negara Indonesia yang baik melihat ada panggilan, ya harus datang,” katanya.

Dijelaskan, penyidik telah mendengarkan kesaksian Direktur Percetakan Bank Indonesia (BI) Desimus dan sejumlah stafnya, untuk memastikan gambar apa yang berada di uang rupiah, pada pemeriksaan Selasa (17/1) lalu. Saksi ahli dari BI menjelaskan bahwa gambar sebagaimana yang dituduhkan merupakan pengaman dan sudah sejak lama digunakan BI.

“Intinya yang seperti itu sudah dilakukan sejak lama oleh BI, gambar seperti itu. Dan, tidak ada niat gambar palu arit. Itu penggalan dari logo BI, kalau digabungkan menjadi gambar BI,” jelasnya.

Polda Jabar juga sudah menyelesaikan gelar perkara tahap pertama atas terlapor Rizieq Shihab, terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Pancasila. Juru bicara Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus memaparkan, penyidik masih memerlukan keterangan dari sejumlah saksi dan saksi ahli, seperti dari bidang bahasa, hukum pidana, dan juga teknologi informasi. “Begitu memenuhi unsur pidana dan dua alat bukti, tentu bakal ada penetapan tersangka,” tegasnya

Aparat kepolisian mengamankan seorang pelaku membawa bendera merah-putih ditulisi huruf Arab dengan lambang sepasang pedang di bawahnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan pelaku berinisial NF (20) diamankan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Kamis (19/1/2017) malam.

“Sudah kami tangkap. Tadi malam, kami sudah mengamankan seorang laki-laki di daerah asalnya Klender, Jakarta Timur. Kami mengamankan di Pasar Minggu,” ujar Argo, kepada wartawan, Jumat (20/1/2017).

Dia menjelaskan, NF membawa dan mengibarkan bendera tersebut saat aksi unjuk rasa dari massa FPI di depan Mabes Polri, pada Senin (16/1/2017).

“Yang bersangkutan ini pada waktu unjuk rasa FPI di depan Mabes Polri membawa bendera ada di situ. Pada saat unjuk rasa FPI, dia ikut disitu,” tutur Argo.

Setelah diamankan, pelaku dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Sampai sekarang belum diketahui motif, pelaku membawa dan mengibarkan bendera itu.

“Masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan,” ujarnya.

Selain mengamankan pelaku, aparat kepolisian turut menyita barang bukti, berupa bendera dan sepeda motor.

Apabila terbukti melakukan penghinaan terhadap lambang negara, maka pelaku dapat dijerat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Aparat kepolisian menelusuri foto bendera merah putih yang ditulisi huruf Arab dengan lambang sepasang pedang di bawahnya. Bendera itu diduga dibawa saat aksi unjuk rasa massa FPI di depan Mabes Polri, pada Senin (16/1/2017).

Tak ada yang aneh dengan bendera tersebut kecuali huruf-huruf Arab yang tertulis pada bagian warna merah. Sementara pada bagian warna putih terdapat gambar dua bilah pedang bersilang.

Aparat kepolisian dapat menjerat pidana pelaku yang membawa dan membuat bendera merah-putih ditulisi huruf Arab dengan lambang sepasang pedang di bawahnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan perbuatan pelaku itu dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan terhadap lambang negara.

Aturan tersebut diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

 

Sumber

Sekjen Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Novel Chaidir Hasan menduga pembawa bendera dengan tulisan dan gambar pedang merupakan penyusup.

Novel mencurigai sosok pembawa bendera yang disebutnya masih ABG (anak baru gede) itu bertugas menghasut dan mendiskreditkan perjuangan FPI saat berunjuk rasa di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

“Kejadian bendera itu berkibar, anak ABG yang bawa. Enggak pakai baju koko, enggak pakai kopiah, enggak paham saya. Langsung saya suruh laskar amanin itu bendera. Kami udah amanin, langsung kami gulung, karena itu jadi fitnah buat kami, penyusup, atau intel, atau provokator. Kami enggak tahu,” kata Novel saat dihubungi wartawan, Kamis (19/1/2017).

Baca juga: Novel Bamukmin: Tulisan Huruf Arab Di Bendera Merah Putih Tidak Perlu Dipermasalahkan

Novel mengatakan saat itu ia menemukan satu bendera. Di tengah riuh demo dan delegasi massa yang keluar, Novel mengatakan anak itu pergi entah ke mana sehingga tak sempat ditanyai.

Novel mengakui FPI mempunya bendera sendiri. Bendera merah putih yang biasa dibawa pun diakui Novel selalu bersih, tidak pernah dicoret.

“Karena itu fitnah buat kami, kami lagi konsentrasi mendengarkan orasi. Kami nggak mau terpecah konsentrrasi dengan hal itu,” kata Novel.

Novel mempersilakan polisi untuk mengusut dan menangkap pelakunya. Sebagai penanggung jawab, Novel menyatakan sudah melakukan tangungjawabnya mengamankan bendera itu.

“Polisi langsung bertindak aja. Kalau mau adil, adil sekalian. Saya punya bukti ada bendera tulisan Metallica juga, merah putih dicoret-coret, itu kan penghinaan lambang negara juga dong,” ujar Novel. (Kompas)