Nasional

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berang menanggapi pernyataan Imam Besar FPI Rizieq Shihab yang menyebut ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri menghina umat Islam. Dia pun menyatakan partai berlambang banteng itu siap berhadapan dengan Rizieq.

“Sekiranya Bapak Rizieq Shihab memang akan berhadapan dengan ibu ketua umum partai, maka sebagai sekjen partai saya tegaskan bahwa kami siap berhadapan dengan Pak Rizieq,” ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (17/1/2017).

Dia menerangkan keseluruhan pidato Megawati dipersiapkan sendiri melalui renungan yang mendalam, kontemplasi dengan rasa cinta kepada bangsa dan negara, serta disampaikan dengan lantang untuk Indonesia. Pidato tersebut juga diucapkan dengan komitmen kuat menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekaan Indonesia.

“Dalam kapasitas Ibu Megawati sebagai ketua umum dan presiden ke lima RI, maka sangat wajar beliau memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul saat ini,” sambung Hasto.

Karena itu, apabila Rizieq tidak puas dengan pernyataan Megawati melalui pidatonya, menurut Hasto bisa disampaikan melalui jalur hukum. PDIP katanya tidak takut dan akan menyiapkan pembela hukum terbaik.

“Lebih-lebih, Pak Rizieq selama ini telah mengobarkan rasa kebencian dan memecah belah bangsa. Seluruh jajaran PDI Perjuangan satu komando untuk membela kehormatan dan martabat ibu ketua umum dan partai,” tegasnya.

Kendati demikian, Hasto meminta seluruh anggota, kader dan simpatisan PDIP tetap menjaga agar suasana tenang, tidak melakukan tindakan kekerasan, seraya menunggu perintah Megawati selaku ketua umum. Dia pun meminta agar seluruh jajaran partai melakukan ‘senam politik’.

Yakni, politik yang membangun peradaban, membumikan Pancasila dan politik yang berkebudayaan, disertai keberpihakan terhadap rakyat yang mencintai hidup rukun dan damai.

PDIP, lanjut Hasto, percaya bahwa saat ini merupakan momentum yang tepat bagi silent majority bangkit dan menggalang kekuatan. “Jangan biarkan negeri yang damai ini diinjak-injak oleh mereka yang bermaksud memecah belah bangsa. Kita kobarkan semangat Satyameva Jayate bahwa kebenaranlah yang akhirnya akan menang,” tutur pria kelahiran Yogyakarta itu.

Sekali lagi, dia menegaskan PDIP tidak takut melawan Rizieq. Apalagi, FPI melakukan sejumlah tindakan anarkis seperti membubarkan pengobatan gratis yang digalang PDIP di Kecamatan Tambora.

“Ada batas kesabaran dari kami, dan pesan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Rizieq adalah kami tidak takut. Kami siap berhadapan jika mereka terus bertindak main hakim sendiri,” pungkas Hasto. (dna/jpg/pojoksatu.id/)

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan siap menghadapi organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila.

“Seluruh peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI bertekad mendukung pemerintah yang sah yang dipilih secara konstitusi dalam demokrasi dan menjaga situasi yang kondusif. TNI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah,” kata Panglima TNI di sela-sela Rapim TNI yang dibuka sejak Senin (16/1/2017) hingga Kamis (19/1/2017), di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

TNI juga berkomitmen dan sepakat untuk menghadapi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Menurut dia, beberapa kementerian telah memberikan petunjuk dan arahan mengenai hal itu dalam Rapim TNI. Ia mengatakan, Ormas yang gerakannya menentang Pancasila tentunya sudah keluar dari semangat dan cita-cita reformasi dan revolusi mental yang digaungkan pemerintah.

“Dalam reformasi pemerintahan Jokowi, kalau ada Ormas yang bertentangan Pancasila, tujuan akhir pasti mengubah Pancasila,” ujar Panglima.

Mantan Kepala Staf TNI Angkata Darat (KSAD) ini menilai dalam gejolak yang terjadi belakangan, utamanya dalam perang opini di media sosial, sedikit banyak juga sudah mengubah mindset masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia pelan-pelan mindsetnya sudah berubah. Padahal budaya Indonesia berbudaya santun dan tertib. TNI dan Polri harus solid dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Untuk menghadapi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata Panglima TNI, sudah memerintahkan seluruh Pangdam di seluruh Indonesia untuk membantu kepolisian guna mengatasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

“Pangdam dan kepolisian bekerja sama dalam mendukung semuanya. TNI membantu Polri. membantunya dengan cara TNI baik dari intelijen, pasukan, teritorial dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait apakah yang dimaksud Panglima TNI adalah Ormas FPI, Panglima TNI tidak menepisnya. Namun, pihaknya masih mendalami Ormas yang menentang ideologi Pancasila tersebut.

“Organisasinya ada, tidak kita sebutkan. Masih didalami,” ucapnya. (Antara)

Polda Metro Jaya telah meningkatkan penyelidikan dugaan pidana penyebaran kebencian dan penghinaan lambang negara terkait ucapan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal logo palu arit pada pecahan uang baru rupiah dikonotasikan logo PKI, ke penyidikan.

Rizieq Shihab berposisi sebagai terlapor dalam kasus ini.

Hal ini ditegaskan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Iriawan di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

“Karena sudah cukup lidik selama dua minggu. Kemudian kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Iriawan.

Iriawan mengatakan, pelapor kasus pidana yang dilakukan oleh Rizieq Shihab adalah tiga pihak, yakni pengamat ekonomi dan Kementerian Keuangan, pengamat ekonomi dan moneter, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dan pihaknya telah memproses dan menyelidiki kasus ini selama dua minggu terakhir hingga ditemukan cukup alat bukti dan ditingkatkan ke penyidikan.

“Jadi, sudah penyidikan,” katanya. (Tribunnews.com)

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyindir Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab atas ujaran Rizieq yang menyebut Iriawan “Jenderal berotak hansip”.

“Ya, kalau saya sih ketawa saja. Saudara Rizieq bilang gitu karena Rizieq berakhlak paling baik, dan otaknya paling pintar se-Indonesia,” kata Iriawan sambil terkekeh-kekeh di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).

Iriawan menyatakan, ia tak tersinggung ataupun kesal atas ucapan Rizieq. Dia tak menanggapi serius ucapan tersebut.

“Saya ketawa aja, orang yang ngomong Rizieq,” katanya.

Namun, ia meminta Rizieq menanggung amarah para petugas hansip yang tersinggung atas ucapan ini. Salah satu petugas hansip yang sudah resmi melaporkan permasalahan ini adalah Eddy Soetono (62).

Iriawan memastikan, laporan Eddy dan pihak mana pun akan diselidiki polisi.

“Orang laporan ya ditindaklanjuti-lah. Saya khawatir banyak yang tersinggung,” kata Iriawan.

Rizieq dilaporkan atas ceramahnya yang menyebut Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur Bank Indonesia untuk melaporkan Rizieq.

 

(Kompas.com)

Pimpinan Forum Pembela Islam (FPI) Rizieq‎ Syihab berharap permasalahan hukum yang membelitnya diselesaikan secara kekeluargaan. Rizieq berharap ada pihak yang menjembatani dialog dengan pihak-pihak yang melakukan pelaporan terhadap dirinya, termasuk mediasi dengan Presiden RI Kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu disampaikannya usai menemui Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

“Alangkah baiknya itu didialogkan secara kekeluargaan,” kata Rizieq Shihab dalam rapat bersama anggota Komisi III DPR.

Dia berharap kepolisian bersedia memediasi pihaknya dengan Megawati. Apabila memang ada salah pemaknaan pidato Megawati, Rizieq mengaku bersedia minta maaf. Demikian pula sebaliknya, bila pidato Megawati dinilai salah, harus meminta maaf.

Setelah menonton 10 kali video pidato Megawati tentang Pancasila dan ancaman ideologi tertutup di perayaan HUT PDIP Rizieq menyimpulkan ada penistaan agama, suku dan bangsa. Dia mengaku bisa saja melaporkan Megawati secara resmi ke kepolisian. Namun, dia berharap ada mediasi oleh pihak kepolisian.

“Kami menahan diri supaya polisi bisa memediasi. Bukan hanya untuk urusan Bu Mega. Dengan semua kelompok. Apakah itu dengan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Sukmawati Soekarnoputri, yang lainnya, ayo kita duduk bersama,” kata Rizieq.

Menurut Rizieq, bila laporan atas dirinya diproses kepolisian, maka aparat penegak hukum juga harus memroses Megawati jika FPI melakukan pelaporan atas pidato Ketua Umum PDIP itu. Namun tegas Rizieq, kondisi demikian tidak bagus. “Saya tidak mau diadu domba. Saya ingin ini diselesaikan secara dialog. Yuk kita mari dialog pertahanan NKRI,” katanya.

Di dalam rapat dengan Komisi III, Rizieq juga melaporkan kronologis benturan antara massa FPI dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) saat pemeriksaan di Polda Jabar. Secara khusus, peran Kapolda Jabar Anton Charliyan sebagai pembina GMBI menjadi sasaran utama pelaporannya.

Di aksi demonstrasi FPI ke Mabes Polri, kemarin, Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya M. Iriawan didesak untuk dicopot.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya dan Polda Jabar memang sedang memroses berbagai pelaporan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Rizieq Shihab.

BeritaSatu.com

Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan berjanji tidak akan tebang pilih menindak organisasi masyarakat (ormas) pembuat onar di wilayah hukumnya. Sebab, tugas kepolisian menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Apapun namanya, mau bentuknya ormas atau lainnya yang buat kerusuhan akan disikat negara enggak boleh kalah. Dan negara enggak mau ormas yang ingin melakukan demikian. Karena akan berhadapan dengan negara, akan saya bereskan dan sikat,” kata Anton usai bersilaturahmi ke rumah sesepuh Jabar, Solihin GP di Kawasan Cisitu, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (17/1).

Anton menegaskan bakal menindak tegas ormas yang main hakim sendiri. Salah satunya menindak anggota ormas FPI yang melakukan aksi pembakaran dan pengerusakan tiga markas GMBI sehari usai pemeriksaan Ketua FPI Rizieq Syihab.

Baca juga: Sindir Rizieq, Kapolda Jabar: Kalau Merasa Benar Kanapa Takut, Hadapi Saja Proses Hukum

“Sekarang silakan siapa yang bakar, siapa yang rusak? Dimana ada ormas itu ada kerusuhan. Masyarakat bisa menilai,” terang jenderal polisi bintang dua tersebut.

Polisi menetapkan 12 anggota FPI sebagai tersangka atas kasus pembakaran dan pengerusakan markas GMBI. Menurutnya, ini bukti polisi berani mengambil tindakan tegas.

“Di situ ada yang libatkan lima anak. Anak itu dipanas-panasin untuk lakukan kekerasan. Apa itu tragedi pengkaderan kekerasan dini pada anak? Silakan mata hati dibuka,” imbuhnya.

Sejak dulu Jawa Barat memegang teguh nilai perdamaian dan toleransi yang tinggi. Sebagai putra daerah, dia tidak ingin Jabar tercoreng dengan ulah-ulah pihak tidak bertanggung jawab.

“Jabar itu sejak zaman dahulu kala sangat toleran. Dulu ada Pajajaran, berdiri Cirebon kasultanan, Jayakarta kerja sama dengan portugis. Artinya multi culture itu sudah ada. Jabar ini pegang nilai perdamaian dan toleran. Zaman dulu Sriwijaya dan Kediri perang tapi damainya di Jabar juga,” katanya.

 

Sumber

Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan menegaskan tak masalah jika dicopot dari jabatan sebagai Kapolda Jawa Barat karena desakan Front Pembela Islam (FPI). Anton bersedia menyerahkan posisinya jika pimpinan FPI Muhammad Rizieq Syihab ingin menjadi Kapolda.

“Kalau saya mau dicopot silakan saja. Kalau Rizieq mau jadi Kapolda saya berikan, tapi Lemhanas dulu, sekolah dulu. Saya berikan sekarang juga,” kata Anton usai bersilaturahmi ke rumah sesepuh Jabar, Solihin GP di Kawasan Cisitu, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (17/1).

Namun dia mengatakan, jabatan diembanya saat ini adalah amanah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sehingga dirinya bersedia dicopot jika memang benar melakukan kesalahan mendasar apalagi mencoreng institusi Polri.

Baca juga: Irjen Pol Anton Charliyan: Akan Saya Bereskan Dan Sikat! Negara Tidak Boleh Kalah

“Tapi yang berikan itu adalah pimpinan, bukan pengadilan masa, bukan intimidasi datang beribu orang enggak izin. Apakah itu etika? Kalau benar kenapa mesti takut harusnya dihadapi saja,” tegas mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu.

“Copot saya silakan kalau saya salah. Emang gampang? Sekarang kalau enggak setuju copot. Kalau tidak setuju copot. Sekarang jelas ada yang bakar rusak (markas GMBI di Bogor). Kalau saya ada begitu mundur. Kemudian ini malah berkelit bukan massanya,” tambah Anton dengan nada kesal.

Dia menegaskan, tidak akan tinggal diam bagi mereka yang ingin merusak situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Jabar. Sebagai pria asli Jabar dirinya tidak ingin Jabar yang dulunya dikenal toleran menjadi dicap intoleran.

“Tindakannya harus ditindak setegas-tegasnya. Kalau yang (buat rusuh) jangan huni Jabar. Masyarakat Jabar harus bersatu kalau Jabar ingin maju. Kita bisa kuat kalau damai. Pada mereka yang main di belakang akan saya usut. Saya tahu di belakangnya. Ada yang bermain di belakangnya,” tegasnya.

Diketahui, keributan antara massa FPI dan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Buntut kejadian itu FPI mendesak agar Irjen Anton dicopot sebagai Kapolda Jabar.

Anton merupakan ketua dewan pembina GMBI. Ketegangan terjadi saat Rizieq diperiksa di Mapolda Jabar terkait kasus dugaan pelecehan Pancasila atas laporan Sukmawati Soekarnoputri. Usai keributan di Mapolda Jabar, markas GMBI di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, dirusak oleh anggota FPI.

Anton dianggap membiarkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bogor, Jawa Barat. Hingga orasi mendesak Anton dicopot sebagai Kapolda Jabar dilakukan massa FPI pada Senin (16/1) di depan Mabes Polri.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Papua dan Papua Barat secara tegas menyatakan penolakan atas paham radikalisme dan intoleransi di wilayah mereka. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun di Jayapura, seperti dilansir Antara, Selasa (17/1).

Pernyataan ini menyikapi perkembangan situasi terkini usai bentrokan antar organisasi Front Pembela Islam (FPI) dengan ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Dia menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi kepentingan kelompok atau organisasi tertentu yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa.

“Kami meminta dan mengimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor dan Banser yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan radikalisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang dengan jelas tidak berpedoman pada Pancasila dan NKRI,” katanya.

Secara tegas mereka menolak kehadiran ormas FPI di tengah masyarakat Papua. “Kami juga menolak jika ada kelompok seperti Front Pembela Islam masuk ke Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Mereka khawatir kehadiran FPI akan mencederai kehidupan masyarakat Papua yang selama ini hidup berdampingan dengan damai satu sama lainnya, saling menghargai, bahkan saling menjaga dan mengunjungi saat merayakan hari kebesaran keagamaan.

“Jadi, sekali lagi, kami ingin hidup berdampingan. Untuk itu kami juga imbau agar kelompok tersebut memahami kerukunan yang telah terjaga dan terbina dengan baik, kami tidak akan bersikap kasar, represif, tapi dengan cara elegan, mengajak dan mengimbau,” tambahnya.

GP Ansor Papua dan Papua Barat serta Banser tetap konsisten pada perjuangan menjaga ahlus sunnah wal jama’ah (ASWAJA). Mereka memegang teguh NKRI dan Pancasila serta menolak sikap-sikap intoleransi dan kekerasan dalam bentuk apapun.

Aksi demo massa Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin langsung oleh Rizieq Shihab sebagai reaksi dari bentrokan FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bogor tiba di Mabes Polri (16/1/2017) setelah selesai malakukan shalat di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan.

Mereka juga turut membawa spanduk bertuliskan beragam kecaman. Tidak hanya menyerukan pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan, beberapa di antara mereka ada yang menuntut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan juga dicopot dari jabatannya. Tuntutan ini buntut dari aksi bela islam 4 November tahun lalu yang berakhir bentrok di depan Istana Negara.

Massa juga meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan untuk dicopot dari jabatannya karena telah mengadu domba massa FPI dengan HMI.

Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan “Copot Kapolda Jabar, Copot Kapolda Metro, Copot Kapolda Kalbar”, Ayo Habisi Penyerang Ulama”, dan “Ayo Ganyang PKI”. Mereka dipimpin Ketua FPI Rizieq Shihab. Di atas komando, Rizieq Shihab berorasi dengan suara lantang yang disambut teriakan pengikutnya.

“Kami siap melaporkan jenderal preman! Kapolda Metro telah menghasut Laskar FPI supaya menghantam HMI,” kata Rizieq.

Kapolda Metro Jaya M. Iriawan tak kalah galak. Bahkan dengan tegas Iriawan melawan FPI. Iriawan tampak geram mendengar salah satu tuntutan FPI meminta Kapolri mencopotnya dari jabatannya.

“Siapa yang mau nyopot? Emang siapa dia mau copot saya? Enak aja,” kata Iriawan dengan nada tinggi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (16/1).

Dia justru menuding persoalan ini muncul karena Rizieq mengerahkan pengikutnya saat pemeriksaan di Polda Jabar pekan lalu. Seandainya Rizieq tidak mengerahkan massa, bentrokan dengan GMBI tidak mungkin terjadi.

“Oh enggak ada masalah, harusnya Rizieq kan enggak usah bawa-bawa massa kan jadi masalah sekarang,” kata Iriawan.

Meski masih dilakukan penyelidikan, dia memastikan polisi tidak akan segan menindak Rizieq jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

“Tidak ada kebal hukum nanti kita lihat perkembangannya kalau ada pelanggaran hukum. Enggak ada ragu ragu,” tegas Iriawan.

Tidak hanya itu, Iriawan juga secara tegas memberi cap FPI sebagai ormas yang intoleransi. Pernyataannya itu sekaligus membantah anggapan TNI/Polri membekingi FPI. “Siapa beking FPI? TNI Polri? Jangan bicara sembarangan enggak ada urusan,” kata Iriawan.

Dia tidak segan menindak FPI jika terbukti melakukan pelanggaran pidana saat unjuk rasa. Dia tidak ada urusan dengan pimpinan FPI yakni Rizieq Shihab. “Mereka ormas intoleransi, ditindaklanjuti kalau melawan hukum,” ucapnya.

Tidak tinggal diam, Iriawan balik menyerang Rizieq Shihab. Tidak lama lagi Rizieq bakal dipanggil Polda Metro atas laporan ceramahnya yang menuding logo dalam uang NKRI adalah palu arit.

“Sebentar lagi kita dipanggil yang masalah uang ada Palu Arit, kita juga akan panggil,” kata Iriawan.

Tuduhan Rizieq terkait logo palu arit dalam uang baru masuk dalam kategori ujaran kebencian dan provokatif. Terlebih Bank Indonesia sudah menjelaskan bahwa lambang tersebut bukanlah lambang palu arit.

“Jelas kok UU mengatur ujaran kebencian. Sudah jelas BI mengatakan itu uang bukan Palu Arit. Itu ada nama sistem pengamanan uang dari tahun 2001. Dilihat terawang jelas logo BI bukan Palu Arit,” jelas Iriawan

 

 

Sumber: Merdeka.com

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali dilaporkan warga ke polisi. Kali ini seorang warga melaporkan adanya dugaan tindakan menyebarkan kebencian yang berpotensi memicu perpecahan yang dilakukan Rizieq saat ceramah.

Seorang warga Pondok Gede, Bekasi, bernama Eddy Soetono (62) melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau SARA melalui media elektronik.

“Iya benar, ada laporan itu. Laporannya sudah hari Kamis (12/12017) malam kemarin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dalam laporan itu, Rizieq dianggap melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Argo mengatakan, pelapor mengaku melihat ceramah Rizieq di YouTube yang dianggap dapat memicu kebencian berbau SARA antar-warga. Ceramah itu menyinggung Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan yang disebut mendorong Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk melaporkan Rizieq terkait logo palu arit di uang rupiah yang baru.

“Dalam isi ceramah itu, terlapor menyebut ‘Di Jakarta Kapolda mengancam akan mendorong Gubernur BI untuk melaporkan Habib Rizieq.. pangkat jenderal otak hansip’,” kata Argo.

“Kata Rizieq yang dilaporkan, ‘Sejak kapan jenderal bela palu arit, jangan-jangan ini jenderal gak lulus litsus’,” kata Argo.

Karena itu, Eddy yang merasa tersinggung kemudian melayangkan laporannya ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Eddy menilai ucapan Rizieq tersebut berpotensi memecah belah persatuan di Indonesia.

“Pelapor ini merupakan anggota dari Mitra Kamtibmas yang merupakan bagian dari Linmas, dulunya bernama hansip (pertahanan sipil),” kata Argo.