Nasional

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan surat teguran dengan nomor B02/Wapres/03/2016 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti usai kunjungan kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara pada 16-18 Maret 2016.

Surat tersebut berisi teguran akibat temuan di lapangan adanya pengangguran pekerja kapal, minimnya pasokan ikan di tempat-tempat penyimpanan dan pengolahan ikan atau unit pengolahan ikan (UPI) karena kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment. Wapres JK meminta Menteri Susi mengkaji ulang dan melakukan sinergi terhadap penerapan kebijakan tersebut.

Terhadap surat teguran itu, Menteri Susi menjelaskan bahwa banyak UPI di Bitung yang memang tidak beroperasi sejak lama. Sebab, lanjutnya, pembangunan UPI termasuk syarat pengusaha pemilik kapal asing untuk beroperasi di Indonesia.

“Jadi dulu itu banyak, untuk mendapatkan izin kapal menangkap ikan ke Indonesia dari luar negeri itu harus bikin UPI. Jadi banyak UPI-UPI yang sebetulnya bukan dibangun untuk dioperasikan,” kata Menteri Susi di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (29/3).

Menteri Susi menjelaskan, UPI-UPI tersebut sudah lama dibangun dan bertahun-tahun tidak beroperasi karena tujuannya bukan untuk pengolahan. Dan bukan disebabkan pelaksanaan illegal fishing.

“Untuk memenuhi prasyarat. Hanya boleh bawa ikan (dari Indonesia), bawa kapal dari luar negeri kalau ada UPI, itu saja. Jadi UPI-nya kosong, sejak dulu kosong,” jelas Susi.

“Beberapa UPI di Maluku itu memang tidak pernah dipakai dari sejak dibangun,” imbuh Menteri Susi.

Dia mengaku semua kebijakan yang dikeluarkanya terlebih dahulu telah melalui proses diskusi dengan Presiden Joko Widodo guna menghindari kesalahpahaman. “Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden ya sekarang mereka lihat ikannya banyak kapalnya dia mau tangkap lagi,” tutupnya. (Merdeka.com)

Foto: Lamhot Aritonang (detik.com)

Jakarta – Rencana DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara dianggap tidak jelas sehingga perlu ada pengawasan khusus. Lebih lagi, minat membaca anggota dewan juga patut dipertanyakan.

“Rencana DPR membangun perpustakaan menggunakan anggaran gedung baru perlu diawasi secara ketat oleh KPK. Saya melihat ada ketidakjelasan dalam perencanaan terkait perpustakaan ini,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada wartawan, Selasa (29/3/2016).

Perpustakaan ini nantinya akan berada di gedung baru DPR yang awalnya direncanakan untuk ruang kerja anggota. Anggarannya juga menggunakan anggaran proyek DPR yang sudah ada di APBN 2016 sebesar Rp 570 miliar.

“Saya kira dengan munculnya rencana beragam dari DPR memanfaatkan anggaran 570 Miliar, maka mutlak bagi DPR untuk membuka rancangan design kompleks DPR yang disiapkan,” paparnya.

Selain soal anggaran, kegunaan dari perpustakaan yang nantinya bisa memuat 600.000 buku ini juga dipertanyakan. Menurut Lucius, yang terpenting adalah memunculkan budaya membaca dan bukan membangun fisik gedung besar-besaran.

“Ngapain bangun yang gede jika nanti hanya menjadi semacam museum bukunya yang selalu sepi dari kehadiran pengunjung dari anggota DPR?” ujar Lucius.

Pemerintah juga sebelumnya sudah pernah menetapkan moratorium pembangunan kementerian dan lembaga. Sikap ngotot itu pun menjadi pertanyaan.

“Saya kira kengototan membangun perpustakaan ini sekali lagi menunjukkan watak proyek semata dari DPR. Bukan soal kegunaan yang menjadi alasan tetapi bahwa duit 570 miliar sudah tersedia dan harus dihabiskan,” ungkapnya.

Ketua DPR Ade Komarudin sendiri tidak goyah meski wacana ini mendapat banyak penolakan. Dia siap menjelaskan dan menghadapi penolak ide perpustakaan ini.

“Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak,” kata Ade di Gedung DPR, Senin (28/3). (detik.com)

Jakarta – DPR berencana ingin merombak perpustakaan yang lama dan membangunnya menjadi perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut perpustakaan baru sangat dibutuhkan agar citra parlemen dimata rakyat semakin baik.

“Kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan. Harus ada perpustakaan, museum, jadi tempat wisata. Agar menjadi anggota DPR akan jadi cita-cita. Kita harus perbaiki citra parlemen kita,” kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016).

DPR sebenarnya sudah memiliki perpustakaan di Gedung Nusantara II. Tetapi menurut Fahri perpustakaan yang sekarang ini kondisinya sudah tidak layak dan tidak sebanding dengan kondisi parlemen saat ini.

“Yang lama ada tapi mirip perpustakaan ketua RT. Saat ini kondisinya tidak layak. Bukunya diikat di bawah, numpuk. Buku yang diterbitkan anggota DPR tidak ada tempatnya,” ujar politikus PKS ini.

“Mengenai anggaran urusan pemerintah dan banggar. Sudah saatnya parlemen Indonesia punya pendukung berupa perpustakaan,” ucap Fahri.

Dia bahkan ingin menggalang gerakan untuk kembali rajin ke perpustakaan. Anak-anak di era sekarang dianggap terlalu lekat dengan gadget untuk bermain game dibanding membaca buku padahal gadget bisa berbahaya untuk anak.

Mengenai tanggapan beberapa pihak bahwa tren nya sekarang adalah perpustakaan digital ( e-Library ) sepertinya bisa lebih masuk akal, dan biaya tidak terlalu besar. Namun Fahri beralasan itu bukan solusi, karena bentuk fisik dan diorama tetap diperlukan.

“Ada dokumen yang perlu dilihat teksnya. Bagaimana suasana diorama, bagaimana dulu orang hadir di persidangan. Produknya bagaimana,” papar Fahri.

Sebelumnya diberitakan, anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan itu nantinya akan satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.

Namun aneh nya pendapat Fahri ini sangat bertolak belakang dengan pendapat Partai nya (PKS).

Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid “Saya melihat prioritasnya belum di situ. Prioritasnya tingkatkan legislasi, keaktifan dalam kegiatan DPR, tentang DPR yang dipersepsikan oleh publik terkait masalah korupsi, ketidakhadiran,”

“Saya khawatir yang datang ke perpustakaan itu bukan para anggota DPR, tapi hanya rekan-rekas staff ahli saja” tambahnya

Jakarta – Rencana Politikus Golkar yang juga Ketua DPR Ade Komarudin untuk membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara tidak goyah meski banyak pihak-pihak yang menolak rencana tersebut.

Awal wacana pembangunan Perpustakaan ini mencuat setelah pria yang akrab disapa Akom itu bertemu dengan para cendekiawan.

“Kalau dengan akal sehat, saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan para cendekiawan itu. Mereka lebih bijak, lebih mengerti bagaimana mencerdaskan bangsa ini,” kata Akom di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/3/2016).

Ade Komaruddin akan membicarakan usulan ini dengan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan fraksi fraksi setelah reses. Meski begitu, dia percaya bahwa dia akan bisa meyakinkan semua pihak.

“Saya siap hadapi baik luar DPR, dalam, termasuk jika pemerintah yang menolak,” ucap politikus Golkar ini.

Akom membandingkannya dengan Library of Congress di Amerika Serikat. Menurutnya, perpustakaan ini bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk simbol intelektual bangsa.  Oleh sebab itu, Akom tidak ambil pusing bila ada yang menilai rencana pembangunan perpustakaan ini hanya akal-akalan.

“Silakan. Mau ngomong apa saja, EGP (emang gue pikirin),” cetusnya.

Politikus Golkar ini menyebut bahwa kegemaran membaca harus lebih ditingkatkan karena masih belum merata di masyarakat, termasuk anggota DPR. Ada yang hobi membaca buku, ada pula yang tidak.

“Negara susah maju karena enggak doyan baca buku,” ucap Akom.

Sebelumnya, Fraksi NasDem dan Gerindra sudah meminta agar pembangunan perpustakaan ini ditunda dulu. Dengan alasan kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.

Anggaran perpustakaan ini akan termasuk di dalam anggaran proyek DPR di APBN 2016 senilai Rp 570 miliar. Perpustakaan yang rencananya dapat memuat 600.000 buku ini nantinya akan dibangun satu gedung dengan gedung baru untuk ruang kerja anggota.

Pengusaha Arifin Panigoro. TEMPO

Siang ini Presiden Joko Widodo akan memanggil mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Muhammad Lutfi dan juga pengusaha Arifin Panigoro ke Istana Merdeka. Pertemuan tersebut berlangsung bertutup sekitar lebih dari satu jam.

Ketika selesai pertemuan, ditanya mengenai apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan itu, M. Lutfi dan Arifin Panigoro kompak untuk tidak merinci isi petemuan itu kepada awak media. Lutfi hanya mengatakan pertemuan itu berkaitan dengan urusan bisnis. “Ini urusan dagang, urusan perusahaan, urusan Medco,” kata Lutfi setelah bertemu dengan Presiden di kompleks Istana, Senin, 28 Maret 2016.

Ditanya apakah pertemuan itu ada kaitannya dengan reshuffel kabinet, Lutfi dengan senyum membantahnya. Menurut dia, pertemuan itu sama sekali tidak membahas tentang tawaran jabatan menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Kerja. “Tidak, tidak ada pelantikan. Ini urusan dagang,” ujarnya.

Lutfi dan Arifin mengatakan bahwa dalam pertemuan itu kami membahas seputar bisnis Medco dan dalam waktu dekat akan diumumkan.. Tapi keduanya menolak merinci lebih jauh. “Nanti, Kamis, kami baru ngomong resmi. Kamis, kami ke sini lagi,” kata Lutfi.

Arifin mengatakan keduanya memang tidak diperbolehkan merinci hasil pertemuan itu ke publik. “Belum, belum boleh ngomong sekarang,” tuturnya.

Menurut sumber, pertemuan Presiden dengan Lutfi dan Arifin itu tidak ada dalam agenda resmi Presiden. Pertemuan tersebut digelar dadakan sekitar pukul 11.30 WIB atau beberapa saat setelah Presiden menemui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sebelum menemui Retno, Presiden menerima Forum Dokter Ilmu Politik Universitas Indonesia di Istana Merdeka.

Kabar gembira, sekarang pembuatan e-ktp bisa dilakukan diluar domisili, dan GRATIS!.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan bahwa pihaknya tengah gencar men sosialisasikan agar per 1 April 2016, rekam cetak atau pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dapat dilakukan di luar domisili.

Ketentuan tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

“Bantu kami, 1 April sudah harus bisa berjalan untuk rekam cetak (e-KTP) di luar domisili tanpa mengubah elemen,” ujar Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).

Pihak Kemendagri terus melakukan sosialisasi dengan gencar. Salah satunya adalah pertemuan dengan Kepala Dinas Dukcapil di Palembang pada Selasa besok.tambah Zudan, jadi dengan adanya ketentuan ini, orang-orang yang merantau tak perlu kembali ke daerah domisili untuk membuat e-KTP.

Dan yang tak kalah penting, Ia pun menekankan, bahwa tak ada pungutan biaya sepeser pun untuk pembuatan e-KTP, termasuk retribusi, yang sudah resmi dihapus oleh pemerintah.

“Pelayanan ini gratis, jangan mau dimintai bayaran. Ini dijamin oleh negara,” imbuhnya.

Saat ini, dia melanjutkan, masih ada daerah yang menerbitkan KTP non-elektronik. Padahal, sejak 1 Januari 2015, ketentuan tentang penerbitan KTP non-elektronik sudah dilarang.

Dengan adanya peraturan yang memudahkan ini, Ia mengimbau kepada masyarakat yang belum memiliki e-KTP, untuk segera mengurus hal tersebut secepatnya.

“Setahun ini, segera selesaikan perekamannya,” kata Zudan

Kapal Brahma 12 milik Indonesia. Foto: Facebook.com

Jakarta – Mendengar kabar bahwa Kapal Indonesia di bajak, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan institusinya sudah mendapat informasi tentang kapal TB Brahma 12 yang dibajak di Filipina. Kapal itu berawak sepuluh orang. “Mereka disandera, tapi diperlakukan dengan baik. Pembajak minta tebusan,” ucap Sutiyoso lewat pesan pendek, Selasa, 29 Maret 2016. Ia menambahkan, jumlah tebusan yang diminta sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 15 miliar.

Ditanya mengenai adanya keterlibatan kelompok militan bersenjata yang berbasis disekitar kepulauan selatan Filipina Abu Sayyaf dalam kasus pembajakan ini, Sutiyoso tidak memberi tanggapan.

Dalam sebuah foto surat persetujuan berlayar yang diunggah akun Facebook Peter Tonsen Barahama, diketahui kapal TB Brahma 12 memuat batu bara dan bertolak dari Pelabuhan Trisakti, Banjarmasim, Kalimantan Selatan, menuju Filipina pada 15 Maret 2016. Dalam surat tersebut juga dituliskan bahwa awak kapal berjumlah sepuluh orang. Adapun Peter Tonsen Barahama merupakan kapten kapal itu.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila membenarkan kabar adanya pembajakan kapal Indonesia di Filipina. Dan bukan hanya kapal yang di bajak, awak kapal juga disandera. Penjelasan ini membuktikan kebenaran kabar yang beredar tentang adanya pembajakan kapal Indonesia di Filipina.

Sementara itu Sekretaris Pertama Fungsi Sosial-Budaya KBRI Manila Basriana belum dapat memastikan apakah pembajakan kapal berbendera Indonesia itu melibatkan kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf. “KBRI masih berkoordinasi dengan KJRI (Konsulat Jenderal RI) Davao dan pihak-pihak terkait di Filipina untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai hal ini,” ujar Basriana.

Kabar yang beredar menyatakan bahwa telah terjadi serangan dari kelompok Abu Sayyaf terhadap kapal Indonesia, namun kebenaran ini masih belum bisa dipastikan oleh pihak terkait.  Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa pihaknya masih terus mencari informasi tentang kabar peristiwa pembajakan ini.

Mengenai kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang Bogor Jawa Barat, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpaksa angkat bicara.

Secara gamblang SBY mengakui memang ada segelintir orang yang tidak suka dengan gelaran SBY Tour De Java yang dilakukan kader Demokrat selama 16 hari ini. Ada yang mengkait kaitkan ini dengan kunjungan Jokowi ke Hambalang.

“Sejumlah pihak tak senang dengan “SBY Tour de Java” , bahkan katanya safari tersebut dihancurkan Presiden Jokowi yang datang ke Hambalang,” kata SBY dikutip dari akun resmi Facebook-nya, Senin (21/3).

SBY menyatakan bahwa ia tak percaya sepenuhnya kabar yang beredar di luar jika kunjungan Jokowi ke Hambalang itu sengaja untuk menghancurkan Tour De Java.

“Jika ada yg bilang Pak Jokowi hancurkan Tour de Java SBY, saya tak percaya. Mengapa saya bertemu kader & rakyat mau dihancurkan?” tulis SBY lagi.

“Aspirasi rakyat (yang muncul dalam Tour de Java SBY) bukan untuk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?” kata dia.

Menurut SBY sudah kewajiban dari setiap partai politik untuk mendengarkan aspirasi rakyatnya langsung. Dia mengatakan, tak ada yang boleh menghalangi partai politik menyerap aspirasi masyarakat.

“Suara dari kader Demokrat (yang juga saya terima dalam Tour de Java) adalah hak & kedaulatan partai kami. Tak ada yang boleh mencampuri,” tegas dia.

“Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yang dilanggar,” jelas dia.

Soal proyek Hambalang, SBY menekankan, pihaknya juga saat itu ingin melanjutkan proyek senilay Rp 2,5 triliun itu. Sayang, kala itu DPR dan KPK melarang agar proyek yang menjerat Andi Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin itu dilanjutkan.

“Menpora Roy Suryo (waktu itu) berencana melanjutkan pembangunan Hambalang, tetapi anggaran ditahan DPR & KPK tak izinkan. Jika Pak Jokowi ingin lanjutkan proyek Hambalang, saya senang & dukung penuh. Dulu saya juga tuntaskan banyak proyek yang belum selesai,” ujar dia.

Oleh karena itu SBY meminta agar Jokowi fokus bekerja dan tak mudah diprovokasi oleh pihak manapun yang sangat mungkin mempunyai agenda politik tertentu. Sekali lagi, dia percaya bahwa kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang positif.

“Pak Jokowi, teruslah emban amanah & bekerja hingga tahun 2019. Jangan mau kita diprovokasi & diadu domba. Semoga sukses,” tuntas SBY.

Nama artis cantik Olla Ramlan tiba-tiba menjadi heboh di media sosial. Bahkan, hingga Jumat (25/3/2016) malam, Olla Ramlan menjadi artis paling dicari di Google.

Ternyata banyaknya orang mencari nama Olla Ramlan, disebkan karena penampilannya yang telah mengundang perhatian banyak orang saat tampil di sebuah kuis di salah satu televisi swasta Tanah Air.

Di acara kuis yang dipandu oleh pelawak Eko Patrio itu, Olla Ramlan tampil dengan pakaian ketat berwarna putih. Tidak ada yang janggal dengan baju putih Olla, namun jika dilihat dengan jelas dan cermat, di balik baju ketatnya itu menyembul puting artis cantik itu.

Olla Ramlan menjadi orang yang banyak dicari di Google karena di balik baju ketat yang dikenakannya pada acara kuis itu terlihat jelas sesuatu yang kurang pantas menurut banyak orang.

Diduga Olla Ramlan tak mengenakan Bra/BH, sehingga puting ibu dua anak itu terlihat cukup jelas, Belum tahu pasti apakah Olla sengaja dengan sadar mengenakan baju itu, atau mungkin Olla sendiri tak sadar dengan penampilannya itu.

Yang pasti sadar atau tidak sadar, sesuatu yang menyembul dari balik bajunya itu telah membuat heboh sosmed dan disindir banyak orang. Bagaimana pendapat KPI soal ini? Karena selama ini kartun saja tidak lolos dari sensor KPI…

 

Ketua Umum Hanura Wiranto menjelaskan alasan partainya mendukung Basuki Tjahaja Purnama dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 nanti.

“Tentu semua bertanya, mengapa partai Hanura dengan cepat dan pasti mendukung Pak Ahok sebagai calon gubernur?” kata dia di sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Hanura, Jalan Tanjung Karang, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Maret 2016.

Wiranto mengatakan dukungan kepada Ahok, sapaan Basuki, adalah urusan Dewan Pimpinan Daerah Hanura DKI Jakarta. “Saya berpesan, kita ini Partai Hati Nurani Rakyat, selalu mendengar hati nurani rakyat,” ujarnya.

Menurut Wiranto, dalam menentukan dukungannya, Hanura memonitor keinginan rakyat dari tingkat yang paling rendah, yakni mulai dari tingkat kecamatan, kota, dan provinsi. “Dan hasilnya, ternyata suara rakyat menghendaki gubernur sekarang, Pak Ahok, tetap memimpin Jakarta,” kata Wiranto. “Itu suara rakyat.”

Wiranto juga menjelaskan bahwa cara Hanura memilih Ahok bukan top down. Artinya, bukan keinginan Wiranto dan Dewan Pimpinan Pusat Hanura. “Sekali lagi kami cari dari bawah. Mendengar aspirasi. Dari Ketua Kota dikumpulkan. Dewan provinsi lapor ke saya. Saya putuskan, bahwa kami mendukung gubenur Ahok,” tuturnya.

Menurut Wiranto, dalam memilih calon gubernur, Hanura tidak tidak serampangan, dan tidak asal-asalan. “Kami thau DKI Jakarta diberi nama DKI karena memang khusus, daerah istimewa,” kata dia.

Ia menuturkan, negara mana pun mendambakan ibu kotanya bagus dan menjadi etalase untuk negaranya. “Harus bagus, harus tertib, harus bersih. Indonesia juga sama. Indonesia tidak ingin kalah dengan ibu kota negara lain,” kata Wiranto.

Ahok menyatakan akan maju kembali dalam pilkada DKI Jakarta mendatang. Ahok telah mendeklarasikan calon wakilnya, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Mereka ingin maju lewat jalur independen. (Tempo.co)